PIKIRAN RAKYAT - Gerakan 30 September 1965 (G30S PKI) tercatat sebagai sejarah kelam bangsa Indonesia. Gerakan yang didalangi Partai Komunis Indonesia (PKI) ini bertujuan untuk mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi komunis.

Tak hanya memengaruhi kondisi politik, peristiwa bersejarah ini juga berdampak terhadap kondisi sosial dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Berikut beberapa dampak G30S PKI:

Peristiwa G30S PKI memunculkan rezim baru di bawah kekuasaan Soeharto. Rezim baru ini membubarkan PKI melalui ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa ideologi komunis tidak lagi diizinkan hidup di Indonesia.

Akibatnya, banyak terjadi pembantaian terhadap anggota PKI.

Baca Juga: Sejarah Perpeloncoan, sejak Zaman Belanda, Tak Hanya di Indonesia

Meski menolak ajaran komunis, kalangan Kristen tetap tidak menyetujui tindak kekerasan terhadap anggota PKI. Sebaliknya, mereka menyerukan perlindungan dan bantuan bagi korban tanpa melihat afiliasi mereka terhadap PKI.

Sikap kristiani ini telah menumbuhkan citra positif terhadap kekristenan. Pertambahan jumlah penganut agama Kristen maupun Katolik memang secara mencolok terjadi setelah tahun 1965 baik di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di luar pulau Jawa seperti di Karo dan Timor. 

Terlebih pada 1966, Orde Baru mewajibkan setiap warga negara memilih salah satu dari lima agama yang diakui pemerintah, membuat banyak pendukung PKI yang memutuskan masuk agama Kristen.

G30S PKI mendorong munculnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI, dan KAPPI. Demonstrasi ini mencetuskan Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura.

Tritura berisi tiga hal, pertama permintaan agar PKI dibubarkan, kedua pembersihan kabinet Dwikora dan unsur-unsur PKI, kemudian desakan untuk menurunkan harga.

Untuk mewujudkan Tritura, pemerintah melakukan reshuffle kabinet. Kabinet Dwikora diperbarui karena perlu dibersihkan dari para menteri atau pejabat yang memberikan dukungan pada PKI.

Baca Juga: Jejak Sutan Syahrir dalam Sejarah Kemerdekaan Indonesia

Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret atau yang sering disebut Supersemar. Supersemar ini memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk menertibkan keamanan dan kelancaran pemerintahan.

Supersemar ini bertujuan untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah.

Dalam peristiwa G30S PKI, ada tujuh perwira tinggi militer Indonesia yang gugur, di antaranya Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jendral Raden Soeprapto, Mayor Jendral Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jendral Siswondo Parman, Brigadir Jendral Donal Isaac Panjaitan, Brigadir Jendral Sutoyo Siswodiharjo, Letnan Pierre Aandreas.***