Jakarta, tvonenews.com - Belakangan ini, mulai masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pelaku pasar hingga pejabat publik dan Presiden, ramai-ramai mengatakan kekhawatiran pada media sosial TikTok. Ada Apa, khawatir imbasnya terhadap kondisi perekonoman, atau infiltrasi pada Pemilu 2024?

Tujuan sebenarnya yang disasar TikTok dan atau twitter X sebenarnya bukanlah Pemilu Indonesia, melainkan Pemilu di AS yang pelaksanaanya setelah Pemilu di Indonesia. Indonesia gelar Pemilu pada Februari 2024, sedangkan pemilu AS pada November 2024.
 
“Karena Pemilu Indonesia digelar Februari 2024, terjadinya sebelum Pemilu Amerika Serikat pada November 2024, kemungkinan platform-platform ini menyiapkan kematangannya bukan untuk Pemilu Indonesia, tetapi untuk Pemilu AS,” kata Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, dalam konferensi pers baru baru ini.

“Atau dalam bahasa gamblangnya, siap-siap, bahwa Pemilu Indonesia dijadikan eksperimen untuk mematangkan platform-platform itu, kemudian nanti betul-betul digunakan dalam Pemilu AS,” ujar Andi.

Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto mengatakan lembaganya memiliki kajian mengenai TikTok, terutama pemetaan platform media sosial di Indonesia menjelang atau saat Pemilu 2024.

Algoritma TikTok Membahayakan

Andi memprediksi Pemilu 2024 di Indonesia akan dijadikan eksperimen bagi plaftorm media sosial sebelum Pemilu di Amerika Serikat (AS), utamanya TikTok dan Twitter atau X.

“Kami melihat platform-platform baru yang muncul, TikTok sudah betul-betul menguat, Twitter sudah diganti dengan X, masih melakukan perubahan,” kata Andi.

Andi mengatakan, platform TikTok menjadi platform media sosial yang fokus dikaji oleh Lemhannas. Tren atau topik pembicaraan di TikTok masih acak, kata Andi, berbeda dengan platform X.

“Di X bisa tren-nya bisa politik, tapi kemudian di TikTok melempar sendiri algoritmanya. Kita bisa menduga bagaimana TikTok sendiri yang mengusung suatu algoritma yang menguatkan trend-trend tertentu,” ucap Andi.

Oleh karenanya, algoritma TikTok perlu menjadi perhatian apakah berbahaya atau tidak. Diketahui TikTok dikembangkan di China.

Andi mengatakan bahwa Pemilu 2024 mendatang akan mejadi era pemilu teknologi. "Hal lain dari karakter Pemilu 2024 yang kami amati adalah ini juga akan menjadi pemilu teknologi atau pemilu digital terutama media sosial. Sudah kita rasakan sejak tahun 2014, terasa juga di tahun 2019," ujarnya.

Di Pemilu 2024, kata Andi, diramalkan hal yang baru yang akan muncul yang berbeda dengan 2019 itu terutama adalah artificial intelligence (AI). 

"AI bisa betul-betul dipergunakan oleh partai politik, calon anggota legislatif, kandidat presiden untuk kemudian mengelola kampanyenya, untuk mengelola strateginya, untuk mengelola substansinya, termasuk juga permainan di medsos," lanjutnya.

Bawaslu Kerja Sama TikTok: Ada Kanal Khusus

Terlepas dari kekhawatiran yang dilontarkan Lemhanas, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baru-baru ini malah meneken nota kesepahaman dengan platform digital TikTok, pada Senin (18/9/2023). Terutama terkait pengawasan dan penanganan konten disinformasi serta percepatan penyebarluasan informasi terkait Pemilu 2024.

"(Tahun) 2019, pemilu kita banyak hoaks yang bersileweran di media sosial, tapi sekarang dengan mitigasi seperti ini kami harapkan dengan adanya TikTok dan beberapa platform yang akan bekerja sama dengan Bawaslu, kita akan meningkatkan sebuah pemilu yang lebih argumentatif, lebih reasonable," Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.

Kerja sama ini dianggap strategis karena dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang dirilis KPU, sedikitnya 56 persen pemilih pada Pemilu 2024 nanti merupakan generasi Z dan milenial yang mendominasi jumlah pengguna internet di Indonesia.

Sementara itu, Head of Public Policy and Government Relations TikTok Indonesia Firry Wahid menerangkan bahwa pihaknya bakal membantu Bawaslu menjaring konten-konten misinformasi terkait Pemilu 2024.

"Kami menyediakan kanal khusus bagi Bawaslu untuk membantu melawan penyebaran konten misinformasi seputar pemilu dalam platform kami. Sepanjang periode Pemilu 2024, akan ada kanal khusus untuk Bawaslu yang bisa menyampaikan aduan-aduan masyarakat terkait misinformasi tersebut," kata Firry dalam kesempatan yang sama.

TikTok juga berencana meluncurkan fitur berisi semua informasi mengenai Pemilu 2024 hasil kolaborasi dengan Bawaslu guna membantu pengguna mendapatkan informasi yang akurat.

"Melalui kemitraan dengan Bawaslu, kami menegaskan komitmen kami untuk menjaga integritas pemilu, termasuk melawan penyebaran misinformasi guna menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi semua pengguna kami di Indonesia," jelas dia.

Upaya TikTok dalam menjaga keamanan platform mencakup tindakan seperti menghapus konten yang melanggar Panduan Komunitas TikTok (Community Guidelines) dengan memanfaatkan kombinasi teknologi, kebijakan, dan moderasi. 

Respon Komisi I DPR

Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan kekhawatiran Lemhanas soal TikTok bakal digunakan mempengaruhi percakapan saat masa Pemilu 2024 perlu disikapi secara serius oleh negara.

"Jadi, memang tidak bisa dilihat secara langsng, akan tetapi selama ada kemungkinan infiltrasi asing, wajib diwaspadai," kata Dave kepada awak media, Jumat (22/9/2023).

Dave melanjutkan negara seharusnya perlu membuat aturan detail soal kampanye melalui media sosial seperti di TikTok yang dimiliki negara asing.

"Pengaturan kampanye melalui media sosial itu seharusnya ada. Sekarang ini yang Kemenkominfo lakukan masih terbatas pemberantasan akan hoaks," lanjut legislator Fraksi Partai Golkar itu.

Menurut Dave, legislator di Komisi I sebenarnya cukup rutin menyampaikan kekhawatiran tentang penggunaan media sosial seperti TikTok dalam mempengaruhi orang.

Dia mengatakan tanpa aturan membuat potensi penggunaan media sosial seperti TikTok mempengaruhi orang makin kuat.

Terlebih lagi, kata Dave, media sosial yang mayoritas dimiliki asing punya agenda yang terkadang bertentangan dengan nilai ke-Indonesia-an.

"Asing melalui medianya, kerap mempromosikan agenda-agenda liberalnya yang bertentangan dgn norma dan nilai-nilai ketimuran, bahkan melawan UU kita," katanya.

Sementara itu, persoalan Tiktok di Indonesia tengah diatur pemerintah melalui Revisi Permendag No 50 Tahun 2020 tentang Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Salah satu yang diatur dalam aturan itu mengenai tata bisnis platform media sosial tersebut yang memilik fitur TikTok Shop. Pemerintah ingin melindungi UMKM dari gempuran produk asing. 

Para Menteri dan Presiden Jokowi Geram

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan revisi Permendag 50/2020 sudah ada di meja Presiden Joko Widodo untuk disahkan. Teten meminta adanya pemisahan Tiktok sosial media dengan bisnis ecommerce. 

Teten membandingkan di Tiongkok, TikTok di media sosial dipisah dengan e-commerce. Sedangkan di Indonesia, bisnis media sosial dan commerce masih digabung. 

Teten mengatakan, dirinya hanya ingin produk UMKM tidak mati di tengah gempuran produk-produk impor yang dijual di e-commerce dan social commerce. 

"Saya bukan anti-investasi asing di dalam digital ekonomi, bukan, saya dibilang mau nutup TikTok, mana bisa Menteri Koperasi tutup TikTok? Kewenangannya (menutup TikTok) ada di Kemenkominfo, Kemendag, Kementerian Investasi," kata Teten, di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis (21/9/2023). 

Lebih lanjut Teten menekankan, yang akan dilakukan pemerintah adalah mengatur platform sosial media yang juga berbisnis ecommerce. 

"Kita perlu atur, kita lihat, sebab nanti platform yang jual barang ilegal bisa kena aturan pidana," ucap dia. 

Kegeraman juga dilayangkan Presiden Joko Widodo. Ia geram dengan dampak negatif bisnis e-commerce, salah satunya TikTok Shop, karena membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) hingga pasar konvensional anjlok.

"Itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Pada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjlok menurun karena serbuan," kata Jokowi, Sabtu  (23/9/2023).

Presiden menegaskan seharusnya TikTok berperan hanya sebagai media sosial, bukan ekonomi media. "Mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media," kata kepala negara. 

Selain Menteri Teten dan Jokowi, suara dari pedagang ritel di pasar juga kerap meramaikan pemberitaan mengenai sepinya perdagangan akibat ekspansi TikTok Shop.(ito)