PIKIRAN RAKYAT – Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Netty Prasetiyani Aher menolak rencana pemerintah mengubah subsidi gas elpiji 3 kg (gas melon) ke kompor listrik. Netty mengatakan, PKS justru mendorong agar penerima subsidi gas elpiji 3 kg sesuai dengan target yaitu kelompok masyarakat miskin, rentan miskin dan atau kurang mampu.

“Kami tidak sependapat dengan rencana pemerintah yang ingin mengalihkan subsidi gas elpiji 3 kg,” kata Netty dikutip dalam keterangan media, Jumat 22 September 2023.

Menurut Netty, rencana ini mustahil diterapkan secara nasional selama keandalan pasokan listrik di Indonesia belum kuat. "Infrastruktur kelistrikan yang mumpuni baru ada di Pulau Jawa dan Bali," ujarnya.

Bukan hanya menolak rencana perubahan subsidi, lanjut anggota Komisi IX DPR RI itu, fraksi PKS juga meminta pemerintah agar menjamin ketersediaannya di pasaran.

Baca Juga: National Training Center IKN, Hibah FIFA dan Kepercayaan Dunia Internasional

"Jangan sampai rencana tersebut membuat gas elpiji hilang atau sulit dicari di pasaran. Kasihan masyarakat yang membutuhkannya," katanya.

Selain itu, Netty juga mengungkapkan bahwa Fraksi PKS DPR RI meminta pemerintah agar tetap memberikan subsidi listrik untuk pengguna 450 dan 900 volt ampere. Dia mengungkapkan, pemerintah harus menjamin ketersediaan listrik bagi rumah tangga miskin, rentan miskin dan atau kurang mampu dengan cara pemberian pemasangan listrik 450 volt secara gratis

“Subsidi energi ini sangat penting karena pergerakan tarifnya akan sangat berdampak terhadap daya beli masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga: Anies Baswedan, Cak Imin dan Elite Parpol Koalisi Perubahan Gelar Pertemuan Bahas Tim Pemenangan AMIN

Netty yang merupakan legislator dapil Cirebon-Indramayu ini mengatakan bahwa Fraksi PKS juga berpendapat jerat hutang menjadi ancaman yang mengkhawatirkan bagi kemandirian pembangunan nasional. 

Menurutnya, beban utang pemerintah yang akan diwariskan pada generasi mendatang angkanya sudah sangat tinggi. 

“Sayangnya APBN yang terbatas justru digunakan untuk proyek yang ambisius, tidak prioritas, bahkan bermasalah sejak perencanaan, seperti, proyek Ibu Kota Negara baru, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, termasuk penyertaan modal untuk BUMN-BUMN yang terus merugi," tuturnya.***