MerahPutih.com - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta melakukan evaluasi pendistribusian pangan murah usai ditemukan dugaan pungli dalam program tersebut di Koja, Jakarta Utara.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, untuk mekanisme pendistribusian pangan bersubsidi ini dilakukan diseluruh lokasi yang sudah ditetapkan.

Baca Juga

Heru Budi Panggil Dinas KPKP Soal Dugaan Pungli Bansos

Lanjut Eli sapaan akrab Eliawati, memberikan informasi kepada penerima manfaat melalui pengumuman yang dipasang dan berisi informasi jadwal layanan (pembagian nomor antrian dan waktu transaksi) yang diberikan.

"Contoh pembagian nomor antrian pukul 07.00 sd 08.00, pelaksanaan transaksi dimulai pukul 09.00 sd 16.00," kata Eli di Jakarta, Kamis (21/9).

Upaya agar pendistribusian pangan murah tepat sasaran maka, ucap Eli, masyarakat yang akan melakukan transaksi diwajibkan membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP.\

Baca Juga

Perubahan Ujian Praktik SIM C Diharapkan Mencegah Pungli

Eli tegaskan, hasil investigasi atas laporan kasus antrian periode bulan Juli sampai dengan September 2023, ditemukan fakta bahwa stok pangan di lokasi terkait masih tersisa atau cukup.

"Direncanakan penambahan lokasi distribusi untuk mengurangi penumpukan massa/antrian," tutupnya.

Sebelumnya, dugaan pungli program bansos diungkap oleh Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin. Pungli tersebut terjadi di dapilnya di Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Suhud menuturkan, pungli ini dilakukan dengan cara mematok harga kepada warga yang ingin mendapat antrean lebih dulu dalam membeli pangan murah tersebut.

"Kekacauan di lapangan juga telah menimbulkan adanya pungli. Melalui forum ini saya ingin minta izin kepada ketua sebentar 1 menit untuk memperdengarkan rekaman berapa pungli yang ada di lapangan," ungkap Suhud. (Asp).

Baca Juga

Legislator PKS Ungkap Kasus Pungli Program Bansos Pemprov DKI di Rapat Paripurna