Sentimen
Positif (57%)
22 Sep 2023 : 09.01
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Kramat, Penjaringan

Kasus: covid-19, Praktik prostitusi

Partai Terkait

Anggota DPRD DKI Minta PSK Gang Royal Dibina, Ungkit Masalah Kramat Tunggak

Detik.com Detik.com Jenis Media: News

22 Sep 2023 : 09.01
Anggota DPRD DKI Minta PSK Gang Royal Dibina, Ungkit Masalah Kramat Tunggak
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta telah menutup dan membongkar bangunan liar yang dijadikan tempat prostitusi Gang Royal, Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut). Ketua Fraksi PKB/PPP DPR DKI, Hasbiallah Ilyas, meminta Pemprov DKI membina para pekerja seks komersial (PSK) agar tidak mencari tempat baru.

"Pemprov ini selalu terlambat yang dia kerjakan, selalu terlambat, sering saya bilang tidak pernah bisa mengantisipasi. Itu makanya kalau menurut saya itu sebelum pembongkaran itu paling tidak sudah mengantisipasi, kalau tidak mengantisipasi percuma, dalam artian dibawa ke mana itunya, yang wanita-wanita malam itu mau dibawa ke mana?" kata Hasbiallah kepada wartawan, Kamis (21/9/2023) malam.

Hasbiallah tidak ingin PSK di Gang Royal dibiarkan begitu saja setelah lokasi prostitusi dibongkar. Dia menyinggung permasalahan yang muncul usai lokalisasi Kramat Tunggak, Jakut, ditutup pada 1999.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau dibiarin begitu aja ini kejadian seperti dulu zaman di waktu Kramat Tunggak itu dibubarkan akhirnya keleleran di jalan. Nggak bisa begitu, ke mana? Masa dibawa ke panti sosial, di panti sosial berapa lama? Mereka punya anak, mereka punya keluarga, mereka tulang punggung," kata Hasbiallah.

Hasbiallah Ilyas (Foto: Dok. DPRD DKI)

Menurut Hasbiallah, para PSK itu harus diberikan pelatihan oleh Pemprov DKI. Kemudian, mereka juga diberikan lapangan pekerjaan sehingga meninggalkan pekerjaannya yang lama.

"Kan cuma berapa orang, nggak banyak, paling tidak pemerintah itu, Pemprov DKI Jakarta memberikan mereka pelatihan, setelah pelatihan beri mereka lapangan kerja, itu solusinya, selain itu tidak ada solusi yang lain," imbuhnya.

"Tapi sih (saya) pesimis, wong sekarang aja keuangan kita defisit Rp 5 triliun, kondisi tidak COVID, sudah normal defisit Rp 5 triliun. Malah defisit, kemarin setelah COVID zaman Pak Anies malah naik, tetap Rp 80 (triliun), kenapa sudah normal tetap defisit, ini perlu dipertanyakan. Bagaimana mampu untuk membiayai orang-orang yang kemarin digusur karena prostitusi itu," lanjutnya.

Menutur Hasbiallah, jika solusi itu tidak diberikan, para PSK itu akan mencari tempat lain. Sebab, kata Hasbiallah, mereka juga membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari.

"Ya sudah pasti mereka cari tempat lain, sudah pasti mereka cara tempat lain untuk... mereka butuh makan kok. Yang saya takutkan ini keleleran di jalan mereka ini. Ini bahaya, merusak generasi," tuturnya.

PDIP: Jangan Kejadian Baru Bertindak

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyebut penutupan tempat prostitusi Gang Royal adalah langkah tepat. Namun, Gembong menyoroti Pemprov DKI bertindak setelah adanya kejadian.

"Ini langkahnya tepat, apa yang dilakukan Satpol PP sudah pas, cuma persoalan sekarang bukan ketika ada kejadian baru melakukan aksi, tugas berikutnya adalah pengawasan secara kontinu, paling utama di situ pengawasan secara kontinu," kata Gembong saat dihubungi terpisah.

"Jadi jangan setiap ada kejadian Pemprov baru bertindak, setiap kejadian baru bertindak, tapi preventif mesti dilakukan. Kalau bicara Satpol PP, Satpol PP ketika ada order baru dia bertindak kan gitu, order dari SKPD terkait. Maka koordinasi lintas SKPD menjadi penting dalam rangka mengamankan hal-hal seperti itu," imbuhnya.

Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: Dok. istimewa)

Selengkapnya pada halaman berikut.

Sentimen: positif (57.1%)