Syafira | Jum'at, 22/09/2023 09:30 WIB

Lee Jae-myung, pemimpin Partai Demokrat Korea Selatan saat berkampanye untuk pemilihan presiden di Seoul, Korea Selatan 8 Maret 2022. Foto: Reuters

SEOUL - Parlemen Korea Selatan yang dikuasai oposisi secara mengejutkan pada Kamis memutuskan untuk mengizinkan jaksa memberikan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin utama oposisi yang menghadapi penyelidikan atas tuduhan suap dan pelanggaran tugas.

Pemungutan suara tersebut berarti pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung akan menghadapi pengadilan untuk menentang penangkapannya atas tuduhan tersebut.

Usulan tersebut diterima dengan selisih 149 berbanding 136, dengan enam suara abstain dan empat suara tidak sah dalam pemungutan suara rahasia dengan 295 suara yang masuk.

Secara terpisah, parlemen memilih untuk memecat Perdana Menteri Han Duck-soo karena serangkaian kegagalan kebijakan pemerintah termasuk bencana Halloween yang mematikan, tanggapan yang tidak memadai terhadap hujan lebat dan banjir, dan Jambore Kepanduan Dunia yang banyak dikritik.

Ini adalah pertama kalinya mosi semacam itu diajukan terhadap perdana menteri di Korea Selatan meskipun mosi tersebut tidak mengikat, dan Presiden Yoon Suk Yeol diperkirakan akan menggunakan kekuasaannya untuk menolak mosi tersebut.

Lee dari Partai Demokrat dirawat di rumah sakit pada hari Senin saat melakukan mogok makan untuk memprotes apa yang disebutnya sebagai kegagalan kebijakan pemerintahan Yoon, termasuk salah urus ekonomi dan tidak berbuat cukup banyak untuk menghentikan pembuangan air limbah Fukushima di Jepang.

Anggota parlemen memiliki kekebalan terhadap penangkapan ketika majelis sedang bersidang kecuali para anggotanya memilih untuk membatalkannya dengan mayoritas sederhana. Partai Demokrat yang dipimpin Lee memegang 167 kursi di parlemen yang beranggotakan 297 orang.

Lee dituduh meminta sebuah perusahaan untuk mentransfer $8 juta secara ilegal ke Korea Utara ketika dia menjadi gubernur Provinsi Gyeonggi.

Dia juga dituduh melanggar kewajibannya atas kerugian sebesar 20 miliar won ($15 juta) oleh perusahaan pembangunan kota selama menjabat sebagai walikota kota Seongnam.

Lee membantah melakukan kesalahan dan menyebut tuduhan itu sebagai "fiksi" dan "konspirasi politik".

Dia dan banyak anggota partainya mengkritik penyelidikan terhadap dirinya sebagai perburuan politik.

Lee kalah tipis dari Yoon, mantan kepala jaksa, dalam pemilihan presiden tahun lalu.

Pada hari Rabu, Lee mendesak anggota parlemen untuk memberikan suara menentang mosi tersebut dan menghentikan apa yang disebutnya “kediktatoran penuntutan” oleh pemerintahan Yoon dalam sebuah postingan di media sosial, meskipun sebelumnya telah berjanji untuk tidak menggunakan kekebalan parlementernya.

"Lebih dari 300 penggerebekan telah dilakukan (oleh jaksa). Tapi tidak ada hasil apa pun," kata Lee.

Lee tidak hadir dalam sidang pleno untuk memberikan suara. Dia telah melakukan mogok makan sejak 31 Agustus. Presiden Yoon saat ini berada di New York untuk menghadiri Majelis Umum PBB.

Pemilihan parlemen Korea Selatan berikutnya dijadwalkan pada April tahun depan.