TAGAR.id, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berbicara soal pemimpin muda saat MK masih mengadili gugatan batas usia capres dan cawapres.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti mengatakan dirinya sudah mengingatkan sejak awal agar Ketua MK tidak ikut serta dalam gugatan batas usia capres-cawapres yang kini tengah bergulir di MK.

"Kita sudah ingatkan hal ini sejak awal. Agar Ketua MK menyatakan tidak ikut serta dalam pembahasan JR terkait usia minimal Capres/Cawapres," ungkap Ray Rangkuti dalam keterangannya dikutip Kamis, 21 September 2023.

Dia menjelaskan, pernyataan Anwar Usman berpotensi kuat terjadinya benturan kepentingan dalam memutuskan perkara tersebut.

"Potensial punya kepentingan yang tabrakan. Dan akhirnya, terjadilah peristiwa kemarin. Sekalipun kemungkinan pernyataan Ketua MK itu untuk memotivasi anak muda berani tampil sebagai pemimpin, tapi karena situasinya beliau sedang menguji batas minimal pasal terkait, maka kesan yang kuat adanya konflik kepentingan itu," ujarnya.

"Dan kini berujung dilaporkan ke MK MK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi). Tinggal kita tunggu apakah MK akan membentuknya atau tidak," sambungnya.

Ray memprediksi MK juga akan menggunakan dalih yang sama untuk menolak permohonan putusan pengujian batas minimal usia capres dan cawapres seperti putusan MK yang tolak Presidential Threshold (PT) 20 persen.

"Ada makna lain yang dapat dipetik dari putusan ini. Yakni, bakal ditolaknya putusan tentang pengujian batas minimal usia capres-Cawapres. Sebab, dalih yang sama, menjadikan JR tentang batas minimal itu tidak dapat diterima," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyinggung kepatutan soal opini Anwar Usman.

"Kalau dari di kaca mata saya itu ya sebaiknya orang yang terkait tidak usah menyampaikan opininya gitu loh. Tapi kalau kemudian dikatakan apakah ada undang-undang yang dilanggar, nggak ada juga. Lagi-lagi ini soal kepatutan," kata Pacul kepada wartawan, Rabu, 13 September 2023.

Ketua Komisi III DPR ini menilai opini yang disampaikan Anwar itu menyangkut urusan publik. Dengan begitu, menurutnya, akan ada kerentanan pada hasil putusan.

"Aku mau mutus kamu menjadi mantu saya itu masih private kalau putusan, politik kolegial, nggak boleh dong," ujarnya.

"Ya tidaklah wong urusan agenda MK itu kolektif kolegial kalau beliau sudah menyampaikan gitu yang lain ya kira-kira gimana, kan, gitu, lho. Pasti ya, yo mosok sih aku bertentangan dengan ketua, kan gitu, toh," imbuhnya.

Meskipun, kata Pacul, tiap hakim konstitusi memiliki independensinya sendiri. "Saya tidak tahu bahwa hakim-hakim itu sebenarnya kan punya hak yang sangat mandiri ya," katanya.[]