"Tapi, untuk langkah tahap-tahap pertama ini [berbentuk otorita] supaya pembangunannya efektif dan sesuai rencana," imbuh politikus Partai Golkar itu, melansir laman DPR.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat menyatakan dukungan atas pemindahkan ibu kota negara. Bahkan, mendorong bentuk pemerintahan Nusantara adalah DKI seperti Jakarta.

Majelis Rakyat berharap aspirasi tersebut dimuat dalam revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Alasannya, selaras dengan isi Pasal 18 dan Pasal 19 UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda).