Yaqut mengatakan, terdapat permasalahan saat puncak haji 1444 H, antara lain keterlambatan makanan, sanitasi yang tidak lancar, dan layanan transportasi penjemputan jemaah di Muzdalifah.

“Kementerian Agama telah menerima hasil investigasi terkait Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) dari Pemerintah Arab Saudi. Investigasi dilakukan oleh Nazaha atau Lembaga Antikorupsi Arab Saudi,” ujar dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/9/2023).

Hal ini disampaikan Yaqut, dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR-RI dengan Pemerintah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/ 2023 M.

Nazaha Saudi, kata Yaqut, menemukan adanya sejumlah kekurangan pelayanan yang semestinya disediakan pihak ketiga (Mashariq).

“Fakta ini akan menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi dalam persiapan penyelenggaran ibadah haji 1445 H,” sambung Yaqut.

Ditambahkan Yaqut, berdasarkan kajian dan evaluasi Kementerian Agama, terdapat beberapa hal mendasar yang harus dan sedang disiapkan untuk perbaikan layanan haji di masa akan datang.

Pertama, Kemenag akan melakukan persiapan lebih awal seiring adanya kepastian kuota haji 1445 H.

Kedua, Kemenag akan merumuskan kontrak lebih detail dengan mitra atau vendor, baik di dalam maupun luar negeri yang bermitra dengan Kemenag.

“Kita juga merumuskan model langkah kedaruratan bersama-sama dengan pihak Saudi. Dalam rapat ini kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang,” jelas Yaqut.