Editor: Khanif Lutfi |  

Senin 18-09-2023,17:04 WIB

Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin--setkab.go.id

Data Intelijen Parpol - Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut memiliki informasi data intelijen terkait partai politik (parpol) ditanggapi pengamat intelijen, pertahanan, dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro.

Ngasimon mengatakan, pernyataan Jokowi yang mengaku memiliki informasi intelijen mengenai parpol Pemilu 2024 masih dalam koridor Undang-Undang Intelijen.

“Pernyataan bahwa Joko Widodo sebagai Presiden memiliki informasi intelijen bukanlah pernyataan yang dirahasiakan,” kata Ngasiman yang akrab dipanggil Simon. 

Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Intelijen Pasal 27 bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) berada di bawah dan bertangung jawab kepada Presiden.

Sesuai hal tersebut, sudah menjadi tugas presiden untuk menerima dan memegang data intelijen sebagai bahan untuk pembuat kebijakan.

“Sepanjang presiden tidak membuka informasi yang dirahasiakan berdasarkan UU Intelijen, maka pernyataan presiden masih dalam koridor UU Intelijen,” ujarnya.

BACA JUGA:

Dia menerangkan semua informasi kinerja intelijen bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

“Kerahasiaan informasi intelijen bertujuan untuk melindungi kepentingan publik,” katanya.

Dia mengatakan semua informasi dari mana pun datangnya, termasuk dari parpol yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam bernegara, maka intelijen diberikan kewenangan untuk mencari informasi tersebut sebagai bentuk deteksi dini.

Dalam melakukan deteksi dini tersebut, kata dia, tentunya dilakukan dengan cara-cara yang diizinkan UU Intelijen. 

Kemudian laporannya dianalisis, ditafsirkan, diprediksi, dan dikembangkan sejumlah rekomendasi.

Menurut dia, sangat wajar dalam konteks Pemilu 2024, jika pergerakan intelijen menyasar para aktor-aktor pemilu, salah satunya partai politik.

BACA JUGA:

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI

Sumber: