Bukan hanya perorangan maupun perusahaan yang dapat bangkrut. Kota/daerah pun ternyata dapat mengalami kepailitan atau kebangkrutan. Tidak tanggung-tanggung, kepailitan yang dialami beberapa kota  justru terjadi di sejumlah negara maju: Birmingham dan Edinburgh di Inggris, dan  Jefferson County, Alabama, dan Detroit, Michigan, di Amerika Serikat. Penyebabnya bisa bermacam-macam, tapi umumnya karena mismatch alias lebih besar pasak daripada tiang atawa kewajiban bayar setinggi gunung tapi ketersediaan anggaran cupet.

Adalah Birmingham, kota terbesar kedua di Inggris, awal bulan ini—tepatnya pada 5 September 2023—menyatakan diri bangkrut.

Dewan Kota Birmingham mengajukan pemberitahuan kebangkrutan dan menghentikan semua pengeluaran kecuali layanan penting. Defisit timbul karena pemerintah kesulitan membayar utang yang berupa klaim gaji dan aneka tagihan lainnya yang harus dibayar kota itu senilai total 760 miliar poundsterling atau sekitar Rp14.000 triliun.

Kota itu pun memproyeksikan masih menghadapi kekurangan dana sekitar 87 juta poundsterling untuk tahun keuangan 20023-2024. Wakil Ketua Dewan Kota Birmingham Sharon Thompson mengungkapkan bahwa persoalan yang membebani kotanya itu, termasuk tanggung jawab upah, sebenarnya sudah berlangsung lama. Tapi karena tidak kunjung diatasi, akhirnya terakumulasi dan berujung pada pernyataan kepailitan.

Sharon terang-terangan menyalahkan Partai Konservatif yang berkuasa di Inggris. Birmingham, menurut dia, mengeluarkan dana sebesar 1 miliar pound ke pemerintahan konservatif secara terus menerus. Sebagai catatan, Dewan Kota Birmingham ‘dikuasai‘ secara mayoritas oleh mereka dari Partai Buruh.

Seperti halnya kota-kota di seluruh Inggris, mereka menghadapi tantangan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari peningkatan besar dalam permintaan layanan sosial bagi warga lanjut usia, penurunan drastis dalam pendapatan bisnis, hingga dampak inflasi yang merajalela. Hal itu merupakan dampak langsung dari pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu.

"Sejumlah pemerintah daerah sedang menghadapi badai yang sempurna," kata Sharon seperti dikutip media Inggris, Press Alliance, dan di sebarkan oleh CNN International. Meski begitu, ia menegaskan Birmingham tetap terbuka untuk bisnis. "Kami menyambut baik orang-orang yang datang."

Pemimpin Dewan Kota Birmingham, John Cotton, mengatakan model pekerjaan baru akan diterapkan di dewan. Seperti dilansir BBC International, model baru ini dimaksudkan untuk mengatasi tuntutan kesetaraan upah yang digelorakan para aparat sipil negeri di Birmingham, kota multikultural terbesar di Inggris bagian tengah yang tahun silam menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Persemakmuran—sebuah acara olahraga besar bagi negara-negara Persemakmuran. Birmingham juga dijadwalkan menjadi tuan rumah Kejuaraan Atletik Eropa pada 2026.

Tidak mau disalahkan begitu saja, Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak justru menyindir para anggota dewan yang dipilih secara lokal dianggapnya tidak becus mengelola anggaran sendiri.

“Pemerintah telah terlibat secara teratur dengan mereka untuk mencapai tujuan tersebut dan telah menyatakan keprihatinan mengenai pengaturan tata kelola mereka dan telah meminta jaminan dari pemimpin dewan tentang penggunaan uang pembayar pajak,” kata perdana menteri Inggris pertama yang merupakan keturunan India itu.

BACA JUGA: Potensi Kalurahan Bendung Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Pemerintah Pusat, menurut Sunak, telah mengalokasikan uang tunai tambahan untuk Dewan Kota dengan jumlah total sekitar 10% dari anggarannya, namun keuangan mereka sendiri bergantung pada pemerintah kota yang dipilih secara lokal. 

Awas Jebakan Megaproyek

Begitulah, bila krisis muncul, yang terjadi adalah saling menyalahkan. Bagaimana halnya dengan di Indonesia? Adakah kemungkinan seperti yang terjadi di Birmingham, misalnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beberapa waktu lalu juga sempat mengalami krisis berupa darurat penanganan sampah dan diberitakan pula  provinsi ini dalam waktu beberapa tahun mendatang akan sengkut membangun dan menyelesaikan beberapa ‘megaproyek’ seperti jalan tol Solo-Jogja dan Bawen-Jogja?

Dalam beberapa tahun terakhir, utang daerah di Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah pusat. Menurut Kementerian Keuangan, utang daerah di Indonesia pada akhir 2020 mencapai Rp1.200 triliun atau sekitar 8,3% dari PDB Indonesia. Utang  ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman dari bank dan lembaga keuangan, obligasi daerah, serta pinjaman dari pemerintah pusat.

Pada 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 23/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan utang daerah.

Namun, kendati upaya pengendalian utang daerah telah ditempuh, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan utang daerah. Beberapa pemerintah daerah dianggap menyembunyikan jumlah utang mereka atau menggunakan dana yang dipinjam untuk tujuan yang tidak jelas.

Selain itu, pandemi Covid-19 juga turut memperburuk situasi keuangan sejumlah pemerintah daerah. Banyak pemerintah daerah yang pendapatannya turun karena pandemi tersebut, dan harus meminjam uang untuk membiayai program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi.

Demi mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program untuk membantu pemerintah daerah mengelola utang mereka. Misalnya, pada 2020, pemerintah meluncurkan program restrukturisasi utang daerah senilai Rp70 triliun.

Profil daerah dan atau kenekatan daerah di Indonesia tentu tidak dapat disamakan dengan di Inggris atau AS, sehingga memungkinkan terjadinya kebangkrutan suatu kota atau wilayah tertentu. Tapi, hal itu bukan tidak mungkin terjadi di sini, Misalnya pemda terlalu jor-joran utang atau royal membelanjakan anggaran untuk ‘megaproyek’ yang tidak berorientasi kepentingan rakyat, melainkan sarana untuk bancakan menggarong duit rakyat secara beramai-ramai. Langkah yang perlu untuk selalu diperhatikan oleh pengelola anggaran di daerah—baik provinsi, kabupaten/kota—adalah keharusan untuk selalu menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran, jangan sampai mismatch.

Komposisi pendapatan daerah pada APBD secara nasional dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sepanjang pemimpin daerah dapat menyelaraskan pendapatan dan pengeluaran, maka akan selalu aman lah sebuah daerah. Terkecuali terjadi hal luar biasa seperti pandemi tempo hari. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang cakap, tidak hanya populer dan pandai omong.

Tidak lama lagi, bangsa ini akan memilih kepemimpinan nasional dan pemimpin daerah yang kita kenal dengan istilah pilpres, pilkada, dan pileg. Para bacapres, bacaleg, bacagub, bacabup, dan bacawalkot hendaknya bersikap cerdas dalam usaha mereka meraih simpati dan suara rakyat.

Setelah terpilih, harus benar-benar amanah, bukan membohongi, menipu, dan mengkhianati rakyat. Apalagi jika pada akhirnya hanya menghamba sema-mata pada kepentingan politik. Kasihanilah rakyat yang sudah bersusah payah membayar pajak dan memilih kalian!

Ahmad Djauhar

Ketua Dewan Redaksi Harian Jogja

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News