FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Eks Rektor Universitas Ibnu Chaldun Musni Umar menilai sikap Ganjar Pranowo sarat arogan dan tidak manusiawi. Dalam menyikapi konflik di Rempang.

Hal itu, kata dia, saat Ganjar meminta pemerintah dengan aparat Polri dan TNI untuk secepat-cepatnya menyelesaikannya. Bahkan jika perlu melibas rakyat di Pulau Rempang yang tidak mau direlokasi. 

“Pernyataan tersebut patut di duga sarat dengan arogansi dan sikap tidak manusiawi,” kata Musni dikutip dari unggahannya di media sosial X, Senin (18/9/2023).

Musni mengatakan, mestinya Ganjar mendengar syara rakyat. Apalagi, mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu merupakan bakal Calon Presiden (Capres).

“Seharusnya Mendengar Suara Rakyat. Sebagai pemimpin apalagi calon presiden dari partai penguasa sejatinya Ganjar Pranowo mendengar jeritan dan tangisan rakyat di Rempang yang menolak digusur dan di relokasi,” ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan mestinya Ganjar mendengar pernyataan KOMNAS HAM, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MUI, Raja-raja Melayu, para ulama dan para tokoh masyarakat. Karena tegas meminta pemerintah untuk menghentikan penggusuran di Rempang dan dilakukan dialog serta perundingan.

“Sebagaimana telah diberitakan media bahwa berbagai Ormas, Raja-raja Melayu, para ulama dan serta para tokoh masyarakat memberi dukungan kepada  rakyat di Rempang untuk tetap berdomisili di kampung halaman mereka. Bahkan NU berdasarkan fatwa ulama NU  mengharamkan untuk mengambil tanah rakyat secara paksa dengan dalih apapun termasuk investasi,” jelasnya.

Secara historis, lanjut Musni, para penduduk Rempang secara turun-temurun mendiami kampung halaman mereka. Bahkan sebelum Indonesia ada, sudah mendiami pulau Rempang dan pulau-pulau lainnya di Kepulauan Riau dibawah kerajaan Melayu.

“Mohon maaf, saya menilai dan menduga pernyataan Ganjar Pranowo terkesan arogan, tidak peduli hak asasi rakyat Rempang untuk bertempat tinggal di kampung halamannya,” ucapnya.

Karenanya, permintaan Ganjar yang mendesak pemerintah menyelesaikan konflik Rempang dengan segera, dinilainya sangat tragis.

“Saya menduga keras yang diperintahkan untuk menyelesaikannya adalah aparat TNI dan Polri. Jika itu dilakukan, saya menduga keras  akan terjadi bentrok berdarah antara aparat  dengan rakyat,” terangnya.

“Resikonya bisa terjadi solidaritas bangsa Melayu dan seluruh rakyat Indonesia dalam melawan arogansi kekuasaan dan kezaliman,” tambahnya.

Berbeda dengan Ganjar, Musni mengaku telah menyurat ke Presiden Jokowi. Memohon pengerahan aparat TNI dan Polri di Rwmpang dihentikan.

“Saya telah menulis surat terbuka kepada Presiden Jokowi yang mohon perkenannya menghentikan pengerahan TNI dan POLRI untuk menggusur rakyat di Pulau Rempang Batam. Mereka adalah   bagian dari bangsa Indonesia yg harus mendapat perlindungan sesuai Pembukaan UUD 1945,” tandasnya.
(Arya/Fajar)