Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengkhawatirkan para kepala desa dalam pengelolaan keuangan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

“Saya khawatir di desa-desa, saya takut cara membelanjakan (DD dan ADD) keliru. Kasihan. Kalau itu tidak dikuatkan, bahwa kami ikut dalam perencanaan dan pengawasan, bukan dalam pengelolaan uangnya,” kata Hendy kepada beritajatim.com, Sabtu (23/10/2021).

Pemantauan oleh Pemkab Jember diperlukan untuk memastikan penggunaan DD yang mencapai Rp 300 miliar sudah benar dan tepat sasaran. “Itu yang jadi kekhawatiran saya. Eksistensi pemerintah untuk membantu teman-teman kepala desa bersama tim pendamping agar bisa maksimal,” kata Hendy.

Hendy memahami bahwa uang DD harus dikelola kepala desa. “Risikonya lebih tinggi lagi. Itu amanah undang-undang supaya uang itu berputar di desa itu sendiri. Bentuk swakelola semuanya. Tapi kalau (bahan) swakelolanya beli di luar Jember, jadi repot. Uang tidak berputar di desa. (Desa) saya hanya dapat barang saja,” kata Hendy.

Berangkat dari kecemasan ini, Hendy berharap Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bisa membantu program desa pintar (smart village). Dia ingin agar 226 desa dan kelurahan di Jember bisa terkoneksi secara daring dengan seluruh organisasi perangkat daerah. Hendy meminta dukungan berupa aplikasi digital untuk pengembangan desa cerdas tersebut.

“Targetnya, bagaimana kami bisa mengawal pelaksanaan anggaran dana desa (DD). Selama ini mereka (pemerintah desa) mengerjakan sendiri langsung, cuma karena desa cukup banyak, sistem monitoring kami tidak bisa maksimal. Apalagi kondisi pandemi,” kata Hendy.

Hendy juga ingin bisa mengontrol pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, “Selama ini kami cuma dapat laporan. Tentu perlu dikontrol di lapangan langsung. Dengan waktu terbatas dan apalagi Covid, sistem digital harus segera dimaksimalkan,” katanya.

Hendy memahami bahwa ada tim pendamping desa dari Kementerian Desa. “Cuma kami melihat tim pendamping apakah bisa maksimal atau tidak, kami belum bisa menggaransi. Saya khawatir terjadi sesuatu, nanti salah, kades saya yang bermasalah,” katanya.

Tanpa ada pengawasan dari Pemkab Jember, Hendy khawatir pembangunan tingkat desa tidak terintegrasi dengan pembangunan kabupaten. “Yang terintegrasi hanya yang (dibahas dalam) musyawarah rencana pembangunan atau musrenbang. Musrenbang kan di luar ADD dan DD. Ini ada garis terputus,” katanya. [wir/suf]