KNews.id – Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, sama-sama setuju dengan pendekatan dialog dalam menangani konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Cara tersebut juga sempat disinggung oleh Presiden Jokowi.

Anies menyatakan bahwa proyek pembangunan seperti yang terjadi di Pulau Rempang haruslah memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat, tidak sekedar memperkaya investor. Karena itu, dia mengingatkan agar proyek seperti itu harus dilakukan dengan cara dialogis kepada masyarakat terdampak.

Bahkan, menurut dia, pemerintah harus memberikan waktu untuk proses dialog berjalan jika hal itu merupakan proyek jangka panjang.

“Kalau projectnya jangka panjang itu, bisa diberikan tambahan waktu untuk proses pembicaraan itu berjalan dengan tuntas. Jadi lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua dan sampai pada kesimpulan yang diterima, baru kemudian eksekusi,” tutur Anies saat mengunjungi Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP) PKS, pada Selasa, 12 September 2023.

Menurutnya, dengan cara seperti itu masyarakat dapat merasakan pembangunan yang prosesnya dirasakan sebagai hal yang baik dan benar.

“Jadi saya mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri pada saat ini dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, kami yakin itu ketenangan dan keteduhan akan hadir,” kata dia.

Pernyataan Muhaimin Iskandar

Hal senada diucapkan oleh calon pendampingnya pada Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab di sapa Cak Imin itu menyatakan sepakat dengan pendekatan yang sempat dilontarkan Presiden Jokowi.

“Ya saya setuju dengan pernyataan presiden bahwa apapun keputusan eksekusi itu harus diawali dengan dialog,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin itu saat ditemui usai acara silahturahmi kebangsaan  dengan tokoh lintas agama di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

Muhaimin pun meminta pemerintah untuk mencarikan lokasi relokasi yang layak bagi masyarakat Pulau Rempang. Lokasi itu, menurut Muhaimin, harus memiliki kemiripan dengan lokasi tempat mereka tinggal saat ini.  Hal itu menurut dia penting agar menjamin masyarakat di sana dapat mempertahankan adat, budaya dan mata pencahriannya.

“Enggak sulit kok cari tempat yang sama dengan adat yang sama, cari di sekitar situ yang memungkinkan terjadi migrasi atau transmigrasi, sama mata pencahahariannya, budayanya, tetangganya sama,” kata dia.

Upaya seperti ini kata Cak Imin, pernah berhasil dilakukan di indonesia misalnya di tempat-tempat bencana.

“Di Yogya berhasil, di Aceh berhasil, kita pindah kampung dengan tetangga yang sama dan kultur yang sama kepastian hak yang sama, bahkan ditingkatkan. Jangan sampai ada investasi yang dicurigai segolongan orang,” ujarnya.

Pernyataan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tersebut sebelumnya sempat dilontarkan oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, konflik yang terjadi di Pulau Rempang hanya karena proses dialog yang berjalan tidak mulus.

Jokowi menyatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki rencana untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat Pulau Rempang yang terdampak proyek pembangunan Rempang Eco-City yang masuk dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

“Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah,” kata Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa 12 September 2023.

Konflik di Pulau Rempang berawal dari upaya paksa pengosongan kawasan itu sejak akhir pekan lalu. Badan Pengusahaan (BP) Batam dibantu oleh aparat TNI dan Polri bentrok dengan masyarakat yang menolak direlokasi.

Masyarakat Pulau Rempang menyatakan mereka tak menolak pembangunan Rempang Eco-City. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang sudah berdiri sejak sebelum Indonesia merdeka dipertahankan.  (Zs/TMP)