Kericuhan sebagai buntut berkepanjangan dari penolakan relokasi warga 16 Kampung Tua Pulau Rempang menjadi sorotan dan memunculkan berbagai spekulasi. Termutakhir, pemerintah mengakui ada dugaan kekuatan asing di balik konflik Pulau Rempang, Batam. 

Hal itu dikonfirmasi oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023).

Terlebih Proyek Barelang (Batam, Rempang, Galang) sudah tercetus sejak Era kepemimpinan BJ Habibie saat menjabat Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Batam tahun 1990-an.

Merespon hal tersebut, anggota Komisi VII DPR RI Abdul Wahid meminta warga yang ada di Pulau Rempang agar mewaspadai adanya kepentingan asing yang ikut-ikutan dalam pembangunan Rempang Eco City dengan narasi yang bisa menghambat masuknya investasi di Indonesia.

Untuk itu, Abdul Wahid mendukung penuh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk menggelar dialog bersama warga Rempang demi mendapat jalan terbaik buat masyarakat dan juga buat investasi di Pulau Rempang.

"Seyogyanya investasi itu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik itu manfaat secara materi seperti peningkatan kesejahteraan maupun non-materi seperti ketenangan dan kenyamanan. Apa lagi kekerasan atas nama investasi dengan menggusur warga, saya pikir tidak seperti itu ya, harus melalui dialog,” kata Abdul Wahid saat dihubungi, Minggu (17/9).

Anggota Fraksi PKB dari Dapil Riau itu juga menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan masyarakat lokal dalam setiap kegiatan ekonomi, sebagaimana diamanahkan dalam konstitusi, yakni negara menjamin kesejahteraan warganya.

"Kita ingin masyarakat setempat diutamakan setiap kegiatan baik kegiatan ekonomi, karena tujuan negara itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara, bukan sebaliknya," ujarnya.

Abdul Wahid pun memastikan pihaknya akan selalu mendukung pemerintah, khususnya Kementerian Investasi dalam meningkatkan ekonomi nasional lewat investasi di tanah air.

Namun, pemerintah juga harus jeli dalam memberikan izin kepada perusahan, terkhusus perusahan yang tidak mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

"Kita ingin masyarakat setempat diutamakan setiap kegiatan baik kegiatan Ekonomi, karena tujuan negara itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara, bukan sebaliknya. Sekali lagi saya setuju, bicarakan baik-baik, yang penting penduduk tempatan tidak boleh dirugikan dan disakiti baik secara fisik maupun psikis,” ucapnya.

“Harapan kita semua tentu mereka merasa bahagia dengan kehadiran investasi. Jika Investasi membuat mereka sengsara dan merasa tidak nyaman, lebih baik dibatalkan, karena tujuan kita bernegara adalah memberikan rasa aman kepada warganya," jelasnya.

Lebih jauh Abdul Wahid mengatakan pembangunan Rempang Eco City ini sangat bagus ke depan jika warga lokal juga dilibatkan dalam investasi tersebut.

Keterlibatan itu kata Abdul Wahid salahsatunya pemerintah harus memastikan ganti rugi kepada warga sesuai dengan kesepakatan dan juga menyediakan lapangan kerja buat warga lokal.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa dialog terbuka dan transparan dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang memperhatikan kepentingan masyarakat lokal dan mematuhi prosedur yang berlaku dalam investasi," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan ada dugaan campur tangan asing dalam konflik tersebut, mengingat rencana besar pemerintah dalam membangun proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.

"Tidak semua negara itu senang jika (PSN) ini jalan," kata Bahlil Lahadalia.

“Dulu waktu zaman BP batam dibuat untuk menjadikan kawasan ini mengimbangi Singapura, apa yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa di balik ini semua. Setiap kita mau bangun besar di sana, ada saja,” ungkap Bahlil.

Baca Juga: Pertamina Garap Kilang Minyak Raksasa di Kenya, Luhut Bocorkan Hal Ini

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.