JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan, Anies memetakan kebijakan pemerintah menjadi empat kategori dalam menyusun rancangan program kerja selaku bakal calon presiden yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Ia menjelaskan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan memandang bahwa suksesi kepemimpinan adalah soal change and continuity atau perubahan dam keberlanjutan.

"Tidak ada pikiran sama sekali untuk membubarkan apa yang sudah dicapai, tapi juga tidak pas kalau kita hanya mengatakan meneruskan apa yang ada," ucap Sudirman dalam jumpa pers di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

Baca juga: Soal Tudingan Obok-obok Serikat Pekerja, Sudirman Said: Kami Tak Ingin Ganggu Kedaulatan Partai Buruh

"Pak Anies sekalipun yang sejak awal menjadi kandidat yang dipersepsikan di luar pemerintahan itu selalu mengatakan tidak ada yang totally perubahan, tetapi juga tidak ada yang totally kelanjutan," jelasnya.

Dalam menyusun rencana program kerja, Anies disebut membuat matriks empat kategori, yakni kebijakan yang baik dan dapat dilanjutkan, kebijakan yang perlu dikoreksi, kebijakan yang perlu dibatalkan, dan kebijakan yang betul-betul tawaran baru.

"Bapak Joko Widodo akan selesai pada waktunya Oktober tahun depan. Karena itu siapa pun yang hadir harus menyajikan perbaikan. Harus," ucap Sudirman.

Ia mengkritik pihak-pihak yang ingin maju sebagai suksesor, namun hanya menggaungkan narasi keberlanjutan total dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Kalau hanya menyampaikan 'saya meneruskan yang kemarin', apa gunanya pemilu? Pemilu adalah kesempatan terbaik untuk menghadirkan kebaruan. Energinya baru, pikirannya baru, programnya baru, tapi dengan tetap menghargai apa yang presiden capai sebagai bangsa selama ini," imbuhnya.

Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa pembaruan merupakan suatu kebutuhan yang "bukan karena ingin melawan yang sekarang".

Baca juga: Partai Buruh Beberkan Alasan Tak Akan Dukung Anies Baswedan sebagai Capres

Kini, Koalisi Perubahan yang digawangi oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS sudah bersepakat mengusung pencalonan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pencalonan Anies dan Muhaimin diwarnai polemik karena PKB mendadak bergabung ke dalam Koalisi Perubahan yang sebelumnya telah digawangi Nasdem bersama Partai Demokrat dan PKS setahun lebih.

Partai Demokrat yang merasa dikhianati karena tiket bakal cawapres Anies untuk Agus Harimurti Yudhoyono berpindah ke tangan Muhaimin memutuskan untuk keluar dan mencabut dukungan.

Sementara itu, PKS bergeming namun tak serta-merta merestui duet Anies-Muhaimin. Selasa (12/9/2023), rombongan Anies dan Muhaimin bersama Partai Nasdem dan PKB sowan ke markas PKS dan disambut hangat oleh partai politik besutan Ahmad Syaikhu tersebut.

Baru kemarin, Jumat (15/9/2023), partai politik yang kerap dianggap berseberangan gagasan dengan PKB itu mendeklarasikan dukungan secara resmi pencalonan Anies-Muhaimin, berdasarkan hasil rapat majelis syura.

Komposisi tiga partai politik ini menguasai 167 kursi di DPR RI, jauh di atas ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan minimum 115 kursi di parlemen.