Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto usai mengikuti Forum Lalu Lintas di Balai Kota Malang.

Malang (beritajatim.com) – Wacana penerapan aturan ganjil dan genap bagi kendaraan bermotor di Kota Malang masih pro dan kontra. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang belum kompak sebab masih ada perdebatan dan butuh pematangan lagi agar wacana ini dapat direalisasikan.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, sesuai hasil Forum Lalu Lintas. Yang diikuti oleh Pemkot Malang, Polresta Malang Kota DPRD Kota Malang dan akademisi wacana ini masih belum final. Masih membutuhkan kajian ulang agar tidak menimbulkan pro kontra.

“Ini hasilnya tadi masih pro kontra. Ini masih dirumuskan. Tadi memang kan ada silang pendapat, wajar. Ganjil genap ini masih debatebel,” kata Sutiaji, Senin, (25/10/2021).

Sementara itu, Kapolresta Malang Kota AKBP Budi Hermanto mengatakan, wacana ganjil dan genap merujuk pada Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021. Hal inilah yang sedang dikupas oleh Forum Lalu Lintas. Setelah itu, akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum diterapkan secara resmi.

“Surat Edaran Wali Kota itu kan turunan dari Inmendagri. Makanya harus di sosialisasikan kepada masyarakat. Diajak, disampaikan dulu, perlu dibicarakan, ini kan masih wacana. Dan ini bukan hanya saat sekarang tapi untuk prospek jangka panjang,” papar Perwira yang akrab disapa Buher ini.

Buher menyebut, dalam penerapan ganjil genap mereka melihat faktor jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendeknya, ganjil genap berkaitan dengan PPKM agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di malam natal dan tahun baru.

“Jangka menengah dan jangka panjang kita harua buat kajian tentang berapa jumlah kendaraan pada saat tahun sekarang, tahun berikutnya dan beberapa tahun kedepan. Sehingga Kota Malang tidak stag dengan intensitas kendaraan yang ada,” tandas Buher. (luc/kun)

Baca berita lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks


Post navigation