Lamongan (beritajatim.com) – Setelah Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke Kabupaten Lamongan untuk melakukan konsolidasi data kemiskinan ekstrem, kini giliran Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang hadir di Lamongan.

Turut membersamai di antaranya, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK, Direktur Rumah Khusus Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Direktur Pelaporan dan Statistik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman KemenPUPR, serta Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Kedatangan mereka ke Lamongan disambut oleh Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf di Command Center Pemkab Lamongan, pada Rabu (27/10/2021). Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Andie Megantara menyampaikan, tingkat kemiskinan ekstrem tahun 2021 di Indonesia sebesar 4%. Maka, sesuai arahan Presiden, agar kemiskinan ekstrem di tahun 2024 bisa ditekan hingga 0% meskipun masih pandemi.

“Strategi pengentasan kemiskinan harus terkonsolidasi, terintegrasi dan tepat sasaran. Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi di sektor pendidikan, kesehatan dan air bersih. Serta mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya percepatan,” ungkap Andie.

Oleh karena itu, menurut Andie, saat ini dilakukan survei bersama antara Kementrian PUPR dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kemenko PMK, dan BKKBN untuk memastikan lokasi miskin ekstrem serta upaya penanganan infrastruktur PUPR.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Rachman Arief turut mengapresiasi gerak cepat Kabupaten Lamongan yang telah menetapkan 25 desa pilot project penuntasan kemiskinan ekstrem serta kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

“Kami mengapresiasi atas gerak cepat yang dilakukan Kabupaten Lamongan dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem, yakni dengan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan kantong kemiskinan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Abdul Rouf menyampaikan, bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamongan yakni 13,85%, dengan tingkat kemiskinan ekstremnya 7,37%. Saat ini, Pemkab Lamongan telah menetapkan 5 desa di 5 kecamatan sebagai pilot project penanggulangan kemiskinan ekstrem Lamongan.

“Sebanyak 5 desa di 5 kecamatan sudah ditetapkan sebagai pilot project. Kabupaten Lamongan juga melakukan strategi penanggulangan kemiskinan melalui upaya menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan, dan salah satu program unggulannya yakni Home Care Service,” tutur Abdul Rouf.

Diketahui, Home Care Service ini mengintervensi masalah keluarga rawan atau rentan memiliki resiko tinggi terhadap permasalahan di bidang Kesehatan, sosial maupun ekonomi di Kabupaten Lamongan. Diharapkan dengan program gropyokan lintas OPD tersebut, akan mampu menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan di Lamongan.

“Usulan intervensi program untuk penanggulangan kemiskinan di Lamongan di antaranya melalui tambahan bantuan tunai bagi warga miskin, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, Perluasan cakupan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dan bantuan ekonomi produktif,” pungkas Abdul Rouf. [riq/suf]