Harianjogja.com, JAKARTA—Pulau Rempang, Batam menjadi ramai diberitakan di media massa menyusul konflik yang terjadi akibat penolakan warga terkait dengan upaya pembebasan lahan.

Bentrokan dikabarkan terjadi antara tim Gabungan TNI-Polri dan warga Pulau Rempang di Jembatan IV Barelang, Batam, Kamis (7/9/2023) terkait dengan pembebasan lahan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Adapun, BP Batam selaku pemilik hak pengelolaan lahan (HPL) di Pulau Rempang, tengah berupaya melakukan pembebasan atau pengembalian lahan dengan memasang patok lahan. Namun, tindakan tersebut mendapat penolakan keras dari warga. Konflik lahan pun terjadi.

BACA JUGA: Selain Isu Laut China Selatan, Sekjen PBB juga Soroti Konflik Myanmar di KTT Asean

Diberitakan sebelumnya, warga setempat berjaga-jaga di sekitar Jembatan IV Barelang untuk menghalangi BP Batam memasang patok lahan, dalam beberapa minggu terakhir ini.

Berdasarkan catatan JIBI, Jumat (8/9/2023), Polri memastikan situasi dan kondisi Pulau Rempang telah kondusif.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Ahmad Ramadhan menyampaikan kerusuhan tersebut tidak ditemukan korban baik dari pihak keamanan maupun masyarakat.

"Jadi kami akan sampaikan bahwa, kami mendapatkan informasi dari Polda Kepri, situasi di lokasi sudah kondusif sejak kemarin," kata Ramadhan di Bareskrim Polri, Jumat (8/9/2023).

Dia menyebutkan bahwa Polri dalam posisinya hanya melakukan tugas sebagai jembatan antara masyarakat dan BP Batam.

Sementara itu, Kepolisian juga telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus ini. Pasalnya, kedelapan tersangka itu telah membawa beberapa senjata tajam hingga benda membahayakan.

Di sisi lain, Kepala BP Batam Muhammad Rudi melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi dengan kabar miring terkait situasi Pulau Rempang.

Hal ini bertujuan untuk menjaga situasi kondusif di Kota Batam. Mengingat, banyak oknum tak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum pengembangan Pulau Rempang untuk menyebarkan isu negatif.

"Sesuai pesan Kepala BP Batam, masyarakat jangan terprovokasi isu miring. Serap informasi dengan baik sebelum meneruskannya di media sosial. Tetap jaga persatuan," ujar Ariastuty, Jumat (8/9/2023).

Terlepas dari konflik yang terjadi, ternyata Pulau Rempang yang memiliki luas sekitar 17.000 hektare bakal dikembangkan menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pengembangan tersebut masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bernama Rempang Eco-City. Berdasarkan catatan JIBI, Kamis (13/4/2023), pengembangan kawasan tersebut dilakukan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata.

Proyek ini memiliki nilai investasi jumbo sebesar Rp381 triliun yang terus dikucurkan sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja.

BACA JUGA:  Panglima TNI Minta Anggota Paspampres Penyiksa Warga Dihukum Mati

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com