LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah melalui BKN sebelumnya telah melakukan pendataan Non ASN alias tenaga honorer di Indonesia.

Hasil pendataan tenaga honorer tersebut mencapai sebanyak 2,3 juta pegawai.

Namun sayangnya, setelah dilakukan audit dari 2,3 juta data tenaga honorer tersebut.

Badan Pengawasaan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) menemukan banyak data yang bodong.

Sehingga hal ini menjadi salah satu kendala pemerintah dan DPR, menunda pengangkatan honorer menjadi PPPK.

Selain itu, akhir-akhir ini beredar kabar yang menyebut bahwa pengangkatan pegawai Non ASN menjadi PPPK dibatalkan.

Baca Juga: Dibangun dengan Biaya Rp67,5 M, Banyak yang Belum Tahu Nama Stadion Ini Diambil dari Julukan Seorang Pahlawan

Menanggapi kedua isu tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PKS. Mardani Ali Sera angkat bicara.

Pertama, tentang informasi pemerintah maupun DPR membatalkan pengangkatan honorer menjadi PPPK menurutnya tidaklah benar.

Hal ini diungkapkan langsung olehnya melalui keterangan kepada wartawan, sebagaimana dikutip oleh tim Ayo Bandung dalam situs antaranews.com, Jumat, 9 September 2023.

“Ah. Ngak ada itu pembatalan pengangkatan honorer menjadi PPPK,” ujarnya.

Sedangkan untuk informasi mengenai banyaknya data dari 2,3 juta pegawai Non ASN yang bodong.

Mardani menyebut akan segera melakukan pengangkatan, bagi pegawai Non ASN yang datanya sudah rapi alias sesuai ketentuan.

Baca Juga: Gaji Pensiunan PNS Golongan III Sebelum dan Sesudah Naik 12 Persen, Ditransfer PT Taspen Tiap Bulan

“Proses pemeriksaan data (tenaga) honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya diangkat menjadi PPPK,” tegasnya.

Sehingga dengan begitu, bagi tenaga honorer yang datanya sesuai alias rapih. Akan aman dan segera diangkat menjadi ASN PPPK oleh pemerintah.***