Sentimen
Positif (40%)
8 Sep 2023 : 11.30
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Sukabumi

Tokoh Terkait
Rycko Amelza

Rycko Amelza

Komentar Wali Kota Sukabumi Soal Wacana Pemerintah Kontrol Tempat Ibadah

JabarEkspress.com JabarEkspress.com Jenis Media: News

8 Sep 2023 : 11.30
Komentar Wali Kota Sukabumi Soal Wacana Pemerintah Kontrol Tempat Ibadah

Jabar Ekspres – Wali kota Sukabumi Achmad Fahmi, memberikan komentar soal tanggapan Badan Nasional Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengusulkan agar pemerintah Indonesia mengontrol semua tempat ibadah agar tidak menjadi sarang radikalisme.

Diketahui sebelumnya, pada Senin, 4 September 2023, usulan tersebut diungkap oleh Kepala BNPT Rycko Amelza saat rapat bersama komisi III DPR. Yang sebelumnya anggota DPR Komisi III Fraksi PDI-P Safaruddin menyinggung soal adanya karyawan di salah satu BUMN yang terpapar paham radikalisme.

BACA JUGA: Viral Sekolah Menyediakan Tempat Ibadah untuk Semua Agama

Kemudian Rycko mengatakan pihaknya sudah melakukan studi banding di beberapa negara, yakni soal isi tausyiah atau khotbah yang berada dibawah kontrol pemerintah. Kemudian dari hal tersebut, pihaknya mengusulkan untuk melakukan mekanisme kontrol yang serupa bisa diterapkan di Indonesia, serta bukan diaplikasikan di masjid saja, melainkan di seluruh seluruh tempat ibadah ibadah.

Menanggapi hal tersebut Wali kota Sukabumi Achmad Fahmi memberikan komentar soal wacana pengontrolan tempat ibadah termasuk masjid, dirinya menganggap rumah ibadah dan juga masjid bukan tempat sarangnya paham radikalisme.

“Saya belum bisa lebih jauh menyampaikan komentar itu, tapi insyaallah kita yakin benar, masjid masjid tidak ada yang mengajarkan radikalisme, masjid itu mengajarkan kebaikan, mengajarkan persatuan, serta mengajarkan kebersamaan,” Pungkas Fahmi kepada Jabar Ekspres saat ditemui di gedung DPRD Kota Sukabumi, Kamis, 7 September 2023.

BACA JUGA: Tegas Ma’ruf Amin: Tidak Boleh Kampanye di Tempat Ibadah

Kendati demikian, Rycko Amelza telah memberikan klarifikasi soal pandangan utuh terkait usulan itu guna mencegah paham radikalisme. Menurutnya bukan seutuhnya di kontrol pemerintah, melainkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dengan melibatkan juga tokoh agama, tokoh adat dan tokoh budaya.(mg9)

Sentimen: positif (40%)