LENGKONG, AYOBANDUNG -- Pemanggilan Cak Imin oleh KPK menuai Kontroversi di tengah masyarakat.

Pasalnya kasus 12 tahun lalu "digodok" kembali oleh KPK, namun momentumnya bertepatan setelah deklarasi Cak Imin sebagai cawapres dari Anies Baswedan.

Kasus yang menyeret Cak Imin adalah kasus dugaan korupsi berkaitan dengan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri, Kemenaker, pada tahun 2012 lalu.

Publik pun mempertanyakan apakah ada unsur politik dalam pengangkatan kasus ini kembali?

Hal ini ditepis oleh Mahfud MD, ia menyatakan dipanggilnya Cak Imin oleh KPK bukan politisasi hukum, melainkan hukum biasa, hanya untuk dimintai keterangan.

Adapun yang sependapat dengan Mahfud MD yaitu anggota komisi III DPR, Trimedya Panjaitan.

"Saya sependapat dengan Pak Mahfud, ini ga ada politisasi. Ini proses hukum biasa, selama saya mengetahui KPK, karena saya terlibat dalam proses pembuatan undang-undang KPK memang sulit untuk mengintervensi KPK," ujar Trimedya Panjaitan dikutip dari Youtube Kompas TV Kamis, 7 September 2023.

Menurutnya, juga Cak Imin pasti sudah memiliki perhitungan saat ia akan maju sebagai Cawapres.

Namun berbeda pendapat dengan Effendy Choirie yang mempertanyakan kenapa kasus 12 tahun yang lalu tidak diselesaikan sejak dulu, melainkan harus dibongkar kembali saat Cak Imin sudah dideklarasikan sebagai cawapres.

Baca Juga: Dulunya Ramai Banget! Tempat Wisata Seluas 60 Hektare di Bandung Ini Kini Bak Kota Mati, Kok Bisa?

"Ngapain saja selama 12 tahun, kok setelah diumumkan menjadi cawapres baru ada pemanggilan, ada apa ini?" ujar Effendy Choirie dikutip dari Youtube Kompas TV Kamis, 7 September 2023.

Dipanggilnya Cak Imin oleh KPK ini menimbulkan asumsi asumsi negatif terhadap KPK publik beranggapan bahwa ada unsur politisasi dari pemanggilan Cak Imin, hingga anggapan KPK tidak profesional menjalankan tugasnya.

Adapun yang dapat dilakukan oleh KPK agar membuktikan tuduhan politisasi ini tidak benar.

Yaitu dengan pembuktian hasil kerja dari KPK yang dibuka secara transparan ke publik agar tidak ada lagi pandangan negatif.

Selain tanggapan negatif, ada juga yang menganggap kasus ini dari sisi positifnya maupun sisi yang menguntungkan Cak Imin dan koalisi yang mengusungnya.

Saor Siagian seorang pegiat anti korupsi mendorong partai pengusung Cak Imin untuk mengambil kesempatan pada kasus ini, yang menurutnya bisa dijadikan bahan kampanye.

"Jangan dikaitkan karena ini tahun politik menurut saya kontraproduktif kepada calon, kenapa tidak dimanfaatkan sebagai alat kampanye politik?" ujar Saor Siagian dikutip dari Youtube Kompas TV Kamis, 7 September 2023.

Pemanfaatan momentum ini bisa dilakukan jika pihak partai koalisi meyakini bahwa Cak Imin bersih dari kasus hukum.

Demikian informasi mengenai pro kontra pemanggilan Cak Imin oleh KPK semoga bermanfaat.***