FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan mengatakan bahwa Polri telah berhasil mengambil alih akun YouTube DPR RI yang diretas pihak lain dan disalahgunakan untuk mengunggah konten video judi daring atau online.

"Akun yang diretas sudah berhasil di-take-down dan saat ini sedang tahap pemulihan," ujar Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri menurunkan Tim Respons Insiden Keamanan untuk melakukan penyelidikan terkait kasus peretasan tersebut.

Tidak hanya itu, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika turut menelusuri peretas akun YouTube DPR RI yang mengunggah konten video judi daring.

"Kami sampaikan tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber sudah turun untuk melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut beserta stakeholder siber, dalam hal ini dari BSSN dan juga Kemenkominfo," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menanggapi serius maraknya kasus peretasan di Tanah Air yang menembus situs-situs pemerintahan, data pribadi masyarakat, dan melakukan upaya preventif untuk pencegahan.

"Meminta pemerintah untuk serius dalam menanggapi masih maraknya peretasan data pribadi masyarakat dan situs-situs pemerintahan ataupun lembaga," kata Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Untuk membuktikan keseriusan, Bamsoet meminta pemerintah dan aparat penegak hukum berkomitmen menelusuri pelaku peretasan, termasuk apabila pelaku berasal dari luar negeri, serta memberikan sanksi kepada pihak terkait sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bamsoet meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), untuk berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait lainnya dalam melakukan penanganan lebih lanjut terhadap peretasan tersebut.

"Termasuk, menelusuri secara mendalam guna memastikan tidak ada data penting dan rahasia yang disalahgunakan," ucapnya.

Selain itu, dia meminta Kemenkominfo berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga di pusat maupun daerah untuk mengevaluasi keamanan sistem digital di masing-masing instansi.

"Mengagendakan program dalam rangka penguatan sistem digital di tiap kementerian/lembaga dan instansi di setiap daerah agar tidak mudah atau tidak bisa diretas," katanya.

Ia meminta pimpinan setiap kementerian/lembaga di Indonesia untuk selalu memastikan dilakukannya pembaruan sistem keamanan digital dan siber secara berkala guna menjaga keamanan dari ancaman peretas.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan bahwa akun YouTube DPR RI terindikasi diretas oleh pihak lain untuk mengunggah konten video judi daring.

"Untuk sementara, terindikasi akun medsos YouTube DPR RI terkena hack bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online," kata Indra. (antara/fajar)