Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia diperkirakan membutuhkan dana hingga US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.500 triliun (kurs Rp 15.000 per US$) untuk melakukan transisi energi, utamanya menyuntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Lantas, dari mana sumber dana sebesar itu?

Luhut pun mengaku hingga kini belum ada kejelasan dari mana sumber uang untuk mendanai suntik mati PLTU tersebut.

-

-

Begitu juga dengan janji negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang untuk inisiatif pendanaan transisi energi Indonesia atau dikenal dengan Just Energy Transition Partnership (JETP). Inisiatif JETP ini berkomitmen untuk mendanai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun transisi energi di Indonesia.

Namun sayangnya, menurut Luhut, hingga kini komitmen pendanaan JETP tersebut tak kunjung cair.

"Iya JETP. Ya itu sampai sekarang kita belum tahu uangnya," ungkap Luhut di Jakarta, dikutip Kamis (07/09/2023).

Luhut mengatakan, negara-negara maju tersebut meminta Indonesia untuk membuat program terlebih dahulu dan mendetailkan rencana program meninggalkan batu bara dan membangun energi baru terbarukan (EBT).

"Ya mereka yang minta kita buat, ya kita buat. Mereka yang janjiin duitnya ya sekarang mana duitnya?" tukasnya.

Luhut pun menyebut, sekalipun sudah ada janji pendanaan US$ 20 miliar tersebut, namun menurutnya jumlah tersebut tak cukup. Pihaknya bahkan memperkirakan pendanaan untuk transisi energi, termasuk untuk meninggalkan batu bara ini, butuh hingga US$ 100 miliar.

"Jadi kami mengandalkan mereka (JETP), tapi kami akan mencoba sekarang juga mencari donor lain dan juga anda tahu, rencana untuk mendukung hal ini karena besarnya kesenjangan ini. Jika Anda melihat kembali hasil G-20, dan dana US$20 miliar dolar. Tapi kenyataannya, menurut saya bisa mencapai US$100 miliar," ungkap Luhut.

Meskipun untuk mencari pendanaan ini tak mudah, namun menurutnya Pemerintah Indonesia tetap berusaha untuk melakukannya.

"Jadi ya, bukan hal yang mudah. Namun sekali lagi, pemerintah sangat berkomitmen untuk melakukan hal ini. Karena pendanaan yang harus kita siapkan agar kalian tahu, untuk mengatasi seluruh masalah tapi pensiun dini jika terjadi kebakaran di Asia dan juga oleh pemerintah juga seperti PLN mereka juga sudah mempersiapkan seperti 2.5 giga atau satu energi terbarukan setiap tahun," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Kamala Harris melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta Convention Center, Rabu (6/9/2023).

Pertemuan bilateral ini dilakukan sebelum dimulainya KTT ASEAN - Amerika Serikat, dalam rangkaian kegiatan KTT ke 43 ASEAN, di Jakarta Convention Center.

Dalam pidatonya, Kamala menyinggung kerja sama AS dengan negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), termasuk Indonesia.

"Banyak pekerjaan yang sedang dilakukan antara negara-negara kita seiring dengan keinginan kita yang sama untuk terus memperkuat hubungan kita," kata Kamala dalam pidatonya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas bersama. Untuk itu pada tahun lalu, ia menyinggung telah meluncurkan pendanaan untuk program transisi energi melalui JETP.

"Tahun lalu kami meluncurkan Just Energy Transition Partnership dalam sebuah inisiatif infrastruktur senilai US$ 20 miliar (Rp 300-an triliun) yang akan mengurangi emisi global, mempercepat transisi ke energi ramah lingkungan dan mendukung pertumbuhan ekonomi," kata Kamala.

-