CIREBON, JABAR EKSPRES — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menyambut baik adanya kolaborasi dengan Kemenko PMK RI, terkait pencegahan perkawinan anak di wilayahnya.

Hal tersebut disampikan Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih saat menghadiri acara Penguatan Kapasitas Para Pihak yang Melakukan Pendampingan atau Penanganan Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Cirebon, yang diselenggarakan oleh Kemenko PMK RI di Hotel Aston Cirebon, Selasa 5 September 2023.

Pemkab Cirebon mengaparesiasi terpilihnya Kabupaten Cirebon untuk diadakannya penanganan dan intervensi perkawinan anak. Ayu menjelaskan, perkawinan anak di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa upaya, yang perlu dilakukan agar prosentase perkawinan anak ini bisa ditekan dengan baik.

“Perkawinan anak akan menimbulkan dampak yang begitu besar, yakni kesehatan, kemiskinan dan stunting,” katanya.

Ia mengungkapkan, perkawinan anak masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BACA JUGA: DPPKB Kota Bandung: Stigma Tabu Orangtua Jadi Penghambat Pendidikan Seksual pada Anak

“Pencegahan perkawinan anak bukan hanya tugas DPPKBP3A saja, melainkan semua pihak. Mari bergotong royong, agar perkawinan anak bisa ditekan, kemiskinan dan stunting juga bisa turun,” lanjut Ayu.

Masih dikatakan Ayu, ada dua kecamatan di Kabupaten Cirebon yang angka kasus perkawinan anaknya masih cukup tinggi, yakni Kecamatan Greged dan Mundu.

“Penyebab kasus perkawinan anak masih tinggi, diantaranya SDM, pergaulan bebas dan ketidaktahuan orang tua mengenai bahaya menikah di usia dini,” ujarnya.

Ayu menyebut, dirinya meyakini pernikahan anak di Kabupaten Cirebon angkanya cukup tinggi, karena banyak pernikahan anak yang tidak tercatat.

“Masih banyak pernikahan anak yang tidak tercatat, ada 483 pernikahan dispensasi, tetapi saya menyakini masih banyak pernikahan anak yang tidak tercatat,” sebut Ayu.

Di tempat yang sama, Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK RI, Woro Sri Hastuti Sulistyaningrum, S.T., MIDS mengatakan, dipilihnya Kabupaten Cirebon ini, karena angka kemiskinan dan stunting serta pernikahan anak masih cukup tinggi, meski setiap tahun angka tersebut mengalami penurunan.