Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon berharap seluruh negara ASEAN kompak mengimplementasikan Five Point of Consensus (5PC) dalam penanganan krisis di Myanmar. Momen KTT Ke-43 ASEAN menurutnya bisa mengukuhkan kembali komitmen negara-negara Asia Tenggara.

"Harusnya KTT ASEAN bisa kompak soal implementasi 5PC. Jangan sampai ada negara anggota ASEAN yang secara sepihak mengambil inisiatif sendiri tanpa koordinasi ASEAN," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Rabu (6/9/2023).

Seperti diketahui, KTT ke-43 ASEAN diselenggarakan di Jakarta sejak tanggal 5 hingga 7 September 2023 menyusul keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Minus Myanmar, total 10 anggota ASEAN menghadiri konferensi ini. Selain itu, 9 negara mitra dan 2 negara undangan juga datang dalam perhelatan KTT ke-43 ASEAN.

-

-

Salah satu yang dibahas pada KTT Ke-43 ASEAN ialah penanganan krisis di Myanmar di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menegaskan bahwa Five Point of Consensus (5PC) akan tetap menjadi pedoman utama ASEAN dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.

Dari sisi parlemen, Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44 yang baru saja selesai digelar di Jakarta awal Agustus lalu telah berhasil menyepakati resolusi terkait Myanmar. Salah satunya adalah resolusi peran parlemen untuk menciptakan perdamaian di Myanmar dengan mengedepankan dialog.

"Delegasi AIPA dalam Sidang Komite Politik, menghasilkan konsensus yang mengeksplorasi mekanisme dan dapat digunakan untuk mengawasi implementasi Five Point of Consensus (5PC) yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk mengembalikan situasi aman dan damai di Myanmar," ungkap Fadli.

Pada Sidang Umum AIPA ke-44 dengan DPR RI sebagai tuan rumah, Parlemen se-Asia Tenggara juga sepakat membentuk komite Ad-Hoc dalam rangka membantu Myanmar mencapai solusi damai dan berkelanjutan.

Komite Ad-Hoc ini menjadi salah satu upaya parlemen dalam mengawal komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk mengatasi permasalahan di Myanmar yang tertuang dalam lima poin kesepakatan ASEAN (Five-point Consensus ASEAN).

Tak hanya itu, AIPA juga berencana mengirimkan perwakilan berupa task force (satuan tugas) ke Myanmar guna memantau penyelesaian krisis kemanusiaan dan melihat kondisi masyarakat di sana yang terdampak konflik. Menurut Fadli, diplomasi parlemen bisa menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membuka dialog inklusif.

"Komite Ad-Hoc AIPA dapat membantu ASEAN dalam membantu penyelesaian konflik di internal Myanmar. Jadi saya harap para pemimpin negara di Asia Tenggara sepakat dalam mengawal terus implementasi 5PC demi kedamaian di sana," terang Fadli.

Fadli menilai, persoalan krisis di Myanmar tidak akan selesai dalam waktu satu atau dua tahun. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya bantuan kemanusiaan yang rutin digelar oleh negara-negara yang hadir pada KTT Ke-43 ASEAN.

"AIPA juga berkomitmen bersama untuk mendorong dan menghimpun bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk Masyarakat Myanmar yang terdampak krisis berkepanjangan. Sebab saat ini, selain penyelesaian krisis, bantuan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan," papar Fadli.

Simak selengkapnya di halaman berikut