Samrut Lellolsima | Kamis, 07/09/2023 02:33 WIB

Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum PKB sekaligus calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut partai politik (parpol) pengusungnya bersama calon presiden (capres) Anies Baswedan tetap mempertahankan nama perubahan dalam koalisinya.

Nama Koalisi Perubahan tetap dipertahankan meski Partai Demokrat sudah hengkang. Padahal, nama perubahan lebih kental dikenal publik sebagai jargon dari partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Nama koalisinya sementara kita terus diskusi, tapi ini akan usulan yang cukup dominan adalah nama `Koalisi Perubahan`," kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (6/9).

Dia lantas bicara kaidah dalam Nahdlatul Ulama (NU). Menurut dia, ada kaidah di NU yang mengajarkan perubahan itu meraih yang lebih baik di masa akan datang sambil memelihara hal yang sudah baik.

"Jadi di NU itu ada kaidahnya, di NU itu yang disebut perubahan muhafadhotu `ala qodimis sholih wal akhdzu bil jadidil ashlah. Itu lah yang disebut perubahan. Perubahan adalah meraih yang lebih baik di masa yang akan datang memelihara dan meneruskan yang sudah baik yang diperoleh hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Partai NasDem dan Anies memutuskan memilih Cak Imin sebagai cawapres untuk Pilpres 2024. Demokrat menyebut keputusan memilih Cak Imin sebagai cawapres itu dilakukan secara sepihak, tidak ada komunikasi yang dilakukan NasDem dan Anies kepada anggota KPP.

Atas hal tersebut, Demokrat kemudian menyatakan mundur dari KPP. Dengan begitu, Demokrat tak lagi menjadi partai politik (parpol) pendukung Anies.

Selain hengkang, Partai Demokrat meminta Anies dan anggota pengusung agar mengganti nama koalisi perubahan. Alasannya, sejak awal ide perubahan datang dari Partai Demokrat. Ide perubahan dinilai sebagai gagasan yang dibawa Partai Demokrat ke dalam koalisi bersama Anies saat pertama kali terbentuk.

"Ide Perubahan original dari Demokrat, sehingga tetap menjadi tema misi Partai Demokrat ke depan,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan beberapa waktu lalu.