FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk sembilan Penjabat (Pj) gubernur. Penunjukan itu belakangan dikritik PKS.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut penunjukan itu lemah secara politis. Karena tidak dipilih memalui Pemilihan Kepala Daeah (Pilkada).

“Pj ini punya tantangan, tidak dipilih tapi ditunjuk. Lemah secara politis,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di media sosial X, Rabu (6/9/2023).

Kelemahan itu, kata Mardani akan double. Jika yang ditunjuk adalah sosok yang tidak paham daerah yang diemban.

“Double kelemahan jika ditunjuk orang yang tidak paham daerah. Mengapa? Karena yang akan jadi korban warga,” ujarnya.

Karenanya kata dia, perlu transparansi dan pengawasan. Agar kerja sembilan Pj tersebut bisa maksimal.

“Maka perlu pengawasan dan transparansi jadi kata kunci menjaga kesuksesan para PJ. Selamat bekerja,” jelasnya.

Diketahui, penunjukan sembilan Pj Gubernur diputuskan Jokowi merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 152/P sampai 154/P dan 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Selanjutnya, nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, nomor 159/P sampai 162/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023.

Sembilan Pj gubernur itu di antaranya:

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Pj Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin
(Arya/Fajar)