FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Klaim KPK tidak ada unsur politik atas pemanggilan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dinilai aneh Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva.

“KPK boleh menyatakan pemanggilan Cak Imin untuk kasus 12 tahun lalu bukan politisasi. Tapi logika sederhana, terasa aneh,” kata sarjana Universitas Hasanuddin itu, Rabu (6/9/2023).

Ia mengungkapkan empat hal. Pertama, menanyakan kenapa Cak Imin dipanggil untuk kasus yang sudah lama.

Yakni dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Saat Cak Imin menjabat Menakertrans pada 2012.

“Kenapa kasus 12 tahun lalu baru dibuka kembali? Kenapa selama setahun jadi Bacapres PS tidak juga diproses, kalau diproses kenapa Cak Imin baru dipanggil sekarang?” ujarnya.

Kedua, ia menyebut persoalan ini bukan sekadar masalah hukum. Menurutnya, hukum punya hati dan jiwa.

“KPK boleh menyatakan hukum harus ditegakkan, kepada siapa pun. Tapi hukum punya hati dan jiwa. Hati yang melihat kondisi, situasi dan rasa keadilan,” jelasnya.

Ketiga, ia mengandaikan Cak Imin yang kini jadi Cawapres sedang menuju hajatan. Ia bilang, orang yang berasa di hajatan tidak mungkin kabur.

“Orang sedang hajatan, pesta. Tidak mungkin lari, lalu ditangkap dihadapan tamu undangannya. Padahal bisa dipanggil selesai pesta. Itu hukum yang tidak punya jiwa. Hukum yang hanya mempermalukan. Padahal ada asas praduga tak bersalah,” terangnya.

Terakhir, apapun alasannya, pemanggilan Cak Imin pasti menimbulkan spekulasi. Warga akan menganggap sebagai politisasi hukum.

“Begitulah KPK memanggil Cak Imin, wlpn hanya jadi saksi, di tengah setelah deklarasi maju pilpres. Apa pun alasan KPK panggil Cak Imin,” ucapnya.

“Pastilah rakyat menganggap politisasi dan hukum menjadi alat menjegal. Itu tidak baik bagi penegakkan hukum dalam negara Pancasila,” tandasnya.
(Arya/Fajar)