FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Jurnalis senior Dhandy Laksono memberikan respons soal pemeriksaan yang bakal dilakukan KPK terhadap bakal Cawapres Anies Baswedan, Cak Imin.

"PKB ikut merevisi UU KPK yang membuat KPK seperti sekarang," ujar Dhandy dalam cuitan Twitternya (5/9/2023).

Tambahnya, Dewan Syuro PKB ikut menentang ketika ada desakan agar Presiden menerbitkan Perppu KPK.

"Agar tetap independen seperti sebelumnya," ucapnya.

Dhandy mengajak publik untuk berusaha menikmati alur drama yang dicoba dipertontonkan para penguasa jelang Pilpres 2024.

"Jadi nikmati saja. Mari kita nonton hasil Tes Wawasan Kebangsa(t)an," tandasnya.

Sebelumnya, KPK berencana memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pada Selasa (5/9/2023).

Bakal Cawapres Anies itu rencananya dimintai keterangan seputar kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker saat dirinya menjadi menjadi menteri.

Sekadar diketahui, Korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan terjadi pada 2012 lalu.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tiba-tiba dikabarkan telah sepakat dan menyetujui untuk melakukan kerja sama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kesepakatan politik itu bahkan menyebut, Anies Baswedan bakal diduetkan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kabar adanya kesepakatan politik itu diungkap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus anggota Tim 8 KPP, Teuku Riefky Harsya, yang diumumkan melalui akun instagram Partai Demokrat, pdemokrat.

"Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekjen Partai Demokrat maupun sebabagi Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan situasi terkini," kata Teuku Riefky mengawali surat berlogo Partai Demokrat, tertanggal 31 Agustus yang diposting di Instagram.

Dia menyebut, pada 30 Agustus 2023, Partai Demokrat mendapat informasi dari Sudirman Said, yang menyebut Anies Baswedan telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demokrat menilai persetujuan itu dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh.

(Muhsin/fajar)