KBRN, Jakarta: Pemerintah Indonesia membentuk satuan tugas (satgas) nasional local currency transaction (LCT) atau penggunaan mata uang lokal, Selasa (5/9/2023). Hal ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman di sela-sela kegiatan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF), sebagai rangkaian agenda KTT ASEAN.

Satgas nasional ini melibatkan 10 lembaga negara dan kementerian, termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Disaksikan Presiden Joko Widodo, para menteri dan ketua lembaga negara tersebut menandatangani nota kesepahaman tersebut.

Misalnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kemudian Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir. 

Turut meneken nota kesepahaman itu Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua OJK Mahendra Siregar, dan Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa. Pembentukan satgas bertujuan mendukung stabilitas ekonomi dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral antarnegara ASEAN. 

Kerangka kerja sama LCT merupakan salah satu kesepakatan para pemimpin pada KTT Ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Mei 2023. Penggunaan mata uang lokal sebelumnya dijajaki BI dengan beberapa negara seperti India, Arab Saudi, dan Singapura. 

Tujuannya untuk semakin memudahkan transaksi antarnegara dalam perdagangan, investasi, dan ritel. Indonesia secara bertahap terus berkomitmen mengurangi ketergantungan transaksi internasional menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). 

"LCT memudahkan masyarakat untuk berbelanja di negara tujuan dengan menggunakan mata uang lokal rupiah," bunyi siaran pers BI. Untuk itu, BI telah bekerja sama dengan otoritas negara Malaysia, Thailand, dan Tiongkok.