JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Nasdem nyaris melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan bakal capres Anies Baswedan disebut mencegah Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, melaporkan Presiden ke-6 RI itu.

Sahroni tadinya hendak melapor ke Bareskrim terkait pertemuan Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) di kediaman SBY di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023.

Dalam pertemuan itu, Sahroni menyebut tidak pernah membahas Demokrat akan mengusung Anies dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Demokrat Bakal Tentukan Sikap soal Koalisi Beberapa Pekan ke Depan

Berita lain yang menjadi sorotan pembaca adalah sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini mendukung deklarasi Anies dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Padahal sebelumnya PKS juga bersikap sama seperti Demokrat, yakni mendesak Anies segera mengumumkan bakal cawapres.

1. Selain Surya Paloh, Anies Disebut Juga Minta SBY Tak Dilaporkan ke Bareskrim

Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Ahmad Sahroni menyebut pembatalan pelaporan itu lantaran adanya permintaan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan.

"Kebetulan tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama (seperti perintah Surya Paloh, tidak melaporkan SBY)," ujar Sahroni di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Nasdem Bilang Anies Sudah Hubungi AHY, Demokrat Nilai Terlambat

Menurut Sahroni, Anies ingin fokus memikirkan soal pemenangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Pak Anies pengin fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan capres 2024," katanya.

Sahroni berniat melaporkan SBY terkait pernyataan usai manuver Partai Nasdem dan Anies Baswedan, yang memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi bakal calon wakil presiden.

Namun, dalam perjalanan ke Bareskrim, ia mendapat perintah lewat telepon dari Surya Paloh untuk mengurungkan niat tersebut.

"Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan, tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan (SBY)," ujarnya.

Baca juga: Nasdem Bongkar Kenapa Bisa Cak Imin Tiba-tiba Muncul Jadi Bakal Cawapres Anies

Sahroni pun menjelaskan berencana melaporkan SBY terkait dengan pemberitaan bohong.

Hal itu berkaitan dengan pernyataan SBY terkait pertemuan antara Anies Baswedan dan Tim Delapan KPP dengan dirinya di Cikeas pada 25 Agustus 2023.

Sahroni mengaku sebagai salah satu orang yang ada dalam pertemuan itu, tidak mendengar SBY memutuskan bahwa Anies Baswedan akan diusung bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kontestasi pilpres mendatang.

"Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan enggak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka," kata Sahroni.

Sebelumnya, SBY memberikan pidatonya usai manuver Partai Nasdem dan Anies Baswedan yang memilih Cak Imin menjadi bakal cawapres.

Baca juga: Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan, Balihonya Bersama Anies, Nasdem, dan PKS Masih Mejeng di Bekasi

Pidato tanggapan SBY ini disampaikan dari kediamannya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang disiarkan secara live di YouTube Partai Demokrat pada Jumat (1/9/2023).

Partai Demokrat menilai, Anies dan Nasdem berkhianat karena secara tiba-tiba membentuk koalisi baru yang memasangkan Anies dan Muhaimin.

Padahal sebelumnya, diklaim telah ada kesepakatan mengenai duet Anies Baswedan dengan AHY.

Atas peristiwa ini, Demokrat pun secara resmi mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Demokrat turut menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Dalam kesempatan itu, SBY mengakui dirinya tidak menyangka Anies bisa bertindak sejauh itu.

Baca juga: Nasdem-PKB Deklarasikan Anies-Muhaimin, PBNU Tegaskan Tak Dukung Siapapun Pada Pilpres 2024

"Saya juga mengerti politik. Saya pernah menjadi capres dua kali, dan tidak ada yang saya rasakan seperti tiga hari lalu itu," kata SBY.

"Tapi saya tidak menyangka tindakan itu sejauh ini. Menurut saya melebihi batas kepatutan, etika, moral, kasar," ujarnya lagi.

Selain itu, SBY juga sempat menyinggung soal pertemuan tanggal 25 Agustus 2023, dan rencana mendeklarasikan bakal capres-cawapres pada awal September 2023.

"Masih segar pada ingatan saya, di ruangan ini, tanggal 25 Agustus 2023, Pak Anies duduk di sini dengan didampingi Tim 8. AHY memang tidak selalu hadir.

Anies menyampaikan kepada saya bahwa awal September ini, hari-hari ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres, berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan.

Baca juga: Muhaimin Terima Pinangan Nasdem dan Anies, Zulhas: Belok Enggak Ngasih Sein

Tiga hari kemudian, sekarang ini, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan kita," kata SBY.

2. Sikap PKS Berubah: Dulu Dukung Demokrat soal Pengumuman Bakal Cawapres, Kini Dukung Anies-Cak Imin

Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengalami perubahan. Sebelumnya, sejumlah elite PKS menyatakan dukungannya pada Partai Demokrat yang terus mendesak bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres).

Saat itu, Demokrat, PKS, dan Partai Nasdem masih berada di KPP. Sebelum akhirnya, Demokrat mencabut dukungannya karena Nasdem bersepakat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memasangkan Anies dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Keputusan yang cepat akan memberikan kepastian kepada koalisi dan publik,” ujar Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dalam keterangannya pada 11 Agustus 2023.

Namun, saat ini PKS memutuskan masih berada di KPP setelah Anies-Cak Imin dideklarasikan Nasdem dan PKB sebagai bakal capres-bacawapres KPP di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

"Kami sangat menghormati, bahkan kami mengikuti (acara deklarasi). Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu, kami bersama koalisi (perubahan) karena koalisi itu ditegaskan oleh capres Anies juga," kata Almuzammil di kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu.

Baca juga: PKS Duga Demokrat Hanya Kaget, Harap SBY Renungkan Comeback ke Koalisi Perubahan

Namun, ia menyampaikan masih menunggu keputusan Majelis Syuro PKS terkait duet Anies-Muhaimin untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi berharap Demokrat bisa kembali ke KPP untuk mendukung Anies-Cak Imin.

Sebab, baginya, kedatangan PKB ke KPP menambah kekuatan koalisi untuk kontestasi elektoral mendatang.

"PKS melihat kedatangan PKB sebagai kekuatan baru dan saya percaya Demokrat, semoga hatinya bisa terbuka untuk comeback bersama kami. Pada dasarnya, acara kita (deklarasi Anies-Cak Imin) kemarin itu, adalah sebuah peristiwa gabungnya PKB bersama kami,'' ujar Aboe di acara apel siaga dan senam bersama ribuan massa dari partai PKS di Lapangan Astaka, Deli Serdang, Minggu (3/9/2023).

Baca juga: Sekjen PKS: Semoga Demokrat Hatinya Bisa Terbuka untuk Comeback Bersama Kita

Ia pun mengaku, masih menunggu keputusan Majelis Syuro PKS.

Dalam waktu dekat, menurutnya, elite PKB bakal menemui elite PKS untuk membicarakan soal dukungan pada Anies dan Muhaimin Iskandar.

“Saya yakin dan percaya pertemuan kita bersama calon presiden kita hari ini memudahkan kemenangan," kata Aboe.

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan bahwa pihaknya tidak akan kembali ke KPP.

Alasannya, Demokrat sudah merasa bahwa Anies melakukan pengkhianatan politik karena menyetujui dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar.

Baca juga: Tidak Ada Foto Cak Imin Saat Anies Temui Ribuan Massa PKS di Deli Serdang, Aboe Bakar: Jaga Etika

Padahal, Anies sudah menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi bakal cawapresnya.

“Fokusnya kami adalah menatap ke depan. Apa yang terjadi hari ini sudah. Lewati. Fokus saja ke depan. Tidak mungkin (CLBK/cinta lama bersemi kembali). Tidak mungkin,” kata Herzaky dalam program GASPOL! Kompas.com yang ditayangkan di kanal YouTube Kompas.com, Kamis (3/9/2023).

“Ini saja sudah (dengan mengisyaratkan hari tersayat). Ini bukan big no, tapi very big big big big no,” ujarnya melanjutkan.

Ia juga meminta agar Nasdem dan PKB yang saat ini sudah bekerja sama mengubah nama koalisinya. Pasalnya, semangat perubahan dicetuskan oleh AHY dan Demokrat.

Baca juga: Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan, Balihonya Bersama Anies, Nasdem, dan PKS Masih Mejeng di Bekasi

"Ada orang yang tidak komitmen, mengapa masih bawa nama perubahan, buat nama baru lah. entah koalisi apa," kata Herzaky.