"Meskipun yang rusak itu mungkin hanya 10, tetapi dianggap itu semua rusak. Alhasil, ini akan merugikan jamaah haji," imbuhnya, melansir laman DPR.

Endang berharap, berbagai masukan dan evaluasi yang disampaikan menjadi bahan untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi VIII DPR. Permasalahan yang sama pun diharapkan tidak terulang kembali.

"Ini akan menjadi catatan-catatan penting kita. Sehingga, kita sebagai bangsa besar dan [memiliki penduduk] muslim besar dalam pelaksanaan haji ataupun umrah ini masyarakat merasa terlindungi oleh negara," tuturnya.