FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Ukhuwah dan Dakwah Muhammad KH Cholil Nafis, kembali berkomentar soal usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait rumah ibadah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, usulan tersebut diketahui agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Cholil menyebut, suatu kekeliruan jika agama sampai dikontrol pemerintah.

Menurut Cholil, agama merupakan mitra negara dan tidak bisa dikontrol.

"Agama itu mitra negara, maka tidak tepat kalau keagamaan mau dikontrol pemerintah," ujar Cholil dalam cuitan Twitternya (5/9/2023).

Dikatakan Cholil, pemerintah harus dijiwai oleh nilai-nilai agama agar tetap terkontrol dan tetap mensejahterakan rakyat.

"Malah pemerintahan harus dijiwai oleh nilai-nilai agama," ucapnya.

Tambahnya, pemerintah yang mengontrol keagamaan akan rusak dan zalim.

"Pemerintah yang mengontrol keagamaan akan rusak dan akan Zhalim. Rumah ibadah serahkan saja pembinaannya kepada ormas agama. Rumah ibadah serahkan saja pembinaannya kepada ormas agama," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah.

Usulan itu disampaikan Rycko merespons pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4/9/2023).

Safaruddin menyampaikan informasi ada masjid di wilayah Kalimantan Timur yang kerap digunakan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Dia menganggap, kasus tersebut mestinya menjadi perhatian bagi BUMN. Apalagi ada data yang menyebut sejumlah BUMN telah disusupi gerakan radikal.

(Muhsin/fajar)