PIKIRAN RAKYAT - Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk mendampinginya sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) dalam Pilpres 2024. Duet Anies-Cak Imin dideklarasikan di Hotel Yamato, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu, 2 September 2023.

Menurut pakar politik Universitas Andalas Sumatra Barat Prof. Asrinaldi, duet Anies Baswedan-Cak Imin bisa merebut hati warga Nahdlatul Ulama (NU) atau Nahdliyin. Dia berpendapat, Nahdliyin yang sebelumnya menjatuhkan pilihan pada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan memilih Anies Baswedan sebagai capresnya.

Asrinaldi menilai, saat Cak Imin menyatakan siap mendukung Prabowo dalam Pilpres 2024, termasuk safari politik yang dilakukan Prabowo ke sejumlah ulama NU, meningkatkan elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Dipilihnya Ketua Umum PKB menjadi bakal cawapres pendamping Anies menurutnya tak lepas dari kekuatan atau basis NU atau PKB yang selama ini dikenal solid.

"Bisa jadi Surya Paloh memahami bahwa suara Prabowo yang naik itu berkat kaum Nahdliyin atau pemilih tradisional PKB," ujar dia menegaskan, Sabtu.

Kendati Koalisi Perubahan untuk Persatuan ditinggalkan Partai Demokrat, dukungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap mengalir untuk Anies Baswedan. Presiden PKS Ahmad Syaikhu bahkan menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres.

Berbeda dengan Asrinaldi, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menilai, deklarasi Anies Baswedan-Cak Imin bisa menguntungkan bakal capres Ganjar Pranowo. Dia menilai, keputusan PKB itu bisa membuat Ganjar mendapat limpahan suara dari kalangan Nahdliyin.

Bukan tanpa alasan, menurut Deddy, keyakinannya itu menguat lantaran Ganjar terkenal religius dan memiliki hubungan baik dengan kalangan Nahdliyin. Menurutnya, bakal capres yang diusung PDIP itu diterima baik oleh para kiai Nahdlatul Ulama.

Deddy juga mengungkapkan bahwa istri Ganjar, Siti Atiqoh Supriyanti, merupakan anak dari Akhmad Musodik Supriyadi. Ayah Atiqoh merupakan anak dari K.H. Hisyam A. Karim, kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang juga merupakan pengasuh Pesantren Kalijaran Purbalingga.

Suara warga NU menjadi salah satu yang diperebutkan bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024. Bagaimana tidak, dalam survei Alvara disebutkan, 52,9 persen populasi muslim di Indonesia mengaku NU.

Kendati demikian, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf menyampaikan permintaannya kepada para bakal capres dan cawapres di Pilpres 2024.

"Jangan ada calon mengatasnamakan NU. Kalau ada calon mengatasnamakan (NU), kredibilitasnya atas nama perilakunya sendiri-sendiri, bukan atas nama NU," kata dia di Jakarta, Sabtu, seperti dilaporkan Antara.

Dia juga mengungkapkan, bila ada yang mengeklaim bahwa kiai-kiai Nahdlatul Ulama merestui, maka klaim tersebut tidak benar. Dia menegaskan, selama ini tak ada pembicaraan ihwal capres maupun cawapres.

Kalaupun ada Nahdliyin yang kepengin mencalonkan diri, Ketua Umum PBNU mempersilakan untuk bisa berjuang lewat partai politik, bukan lewat NU.

“Pola pikir NU ini dulu dianggap kayak kebo (kerbau). Ini menghina sekali, padahal warga NU ini sudah cerdas, mereka sudah bisa menilai orang," ujar dia, "kami tidak mau NU ini dicocok-cocok hidungnya dibawa ke sana kemari."

Dia menegaskan, NU tak akan ikut dukung mendukung maupun menjadi kompetitor dalam politik.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah meyakini, suara Nahdliyin tak otomatis mendukung duet Anies Baswedan-Cak Imin.

“Suara NU di PKB berapa sih, hanya 10 persen. Jumlah itu tidak akan berpengaruh sama sekali apalagi capresnya Anies Baswedan, warga NU pasti mikir,” tuturnya di Jakarta, Sabtu.

Dia menegaskan, Nahdliyin cerdas dalam menentukan pilihan politik sehingga tidak memilih hanya pada satu partai politik. Gus Falah juga mengungkapkan, PBNU tak pernah menginstruksikan Nahdliyin untuk memilih salah satu partai politik.***