PIKIRAN RAKYAT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, 201,7 juta warga Indonesia menerima amplop serangan fajar pada Pemilu 2019. Artinya, dari jumlah 269,6 juta warga Indonesia pada 2019, sebanyak 75 persennya terlibat dalam politik uang pada saat itu.

Politik uang pun menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian, terutama menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Apalagi, Pemilu 2024 sudah di depan mata, karena akan digelar sekitar enam bulan lagi.

"Sekira 75 persen masyarakat masih terlibat dalam politik uang pada (Pemilu) tahun 2019," ucap Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat (Dikpermas) KPK, Wawan Wardiana dalam keterangannya, Minggu 3 September 2023.

Baca Juga: Alissa Wahid Soal KPK Bakal Periksa Cak Imin: Saya Tak Ingin Kontestasi Politik Jadikan Hukum Bahan Menjegal

Mayoritas Perempuan

Menurutnya, dari jumlah masyarakat yang terlibat politik uang, setidaknya ada 82 persen di antaranya perempuan. Oleh karena itu perlu peran serta tokoh masyarakat khususnya perempuan untuk mencegahnya.

"Jika kita bedah lagi dari 75 persen, 82 persen di antaranya adalah perempuan. Karena itu, hadirnya tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh lainnya punya peranan penting cegah korupsi," kata Wawan Wardiana.

Dia pun berharap para tokoh-tokoh tersebut bisa membantu KPK dalam memerangi politik uang. Para tokoh bisa menjadi teladan masyarakat dalam menolak politik uang.

"Tokoh Agama, misalnya bisa sisipkan pendekatan nilai agama dengan korupsi pada saat berdakwah di tengah masyarakat. Pun demikian dengan tokoh masyarakat yang dijadikan panutan oleh masyarakat bisa memberikan edukasi," tutur Wawan Wardiana.

Baca Juga: Cak Imin Dipanggil KPK untuk Kasus Kemenaker di Tengah Drama ‘Pengkhianatan’ Anies Baswedan

Dia menjelaskan, pencurian uang rakyat dan politik uang memang bisa dilakukan oleh siapa saja saat ada kesempatan. Oleh karena itu, KPK tak pernah lelah mengedepankan pendidikan dan pencegahan pencurian uang rakyat.

KPK kini gencar mengampanyekan 'Hajar Serangan Fajar' jelang Pemilu 2024. Dia berharap politik uang benar-benar hilang dalam pemilu mendatang.

"Celah korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena itu, KPK terus gencar memberikan pendidikan dan pencegahan antikorupsi yang tidak ada batasnya dengan mendekatkan diri kepada masyarakat," ujar Wawan Wardiana.

Sumber Uang untuk Serangan Fajar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebutkan, masih maraknya politik uang di Indonesia disebabkan 50 persen masyarakat belum hidup sejahtera. Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang belum baik juga menjadi target para politikus memainkan politik uang.

“Saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya syarat mutlak kalau kita ingin demokrasi kita sehat,” kata Wakil KPK Alexander Marwata kepada wartawan Selasa, 15 Agustus 2023.

Menurut Alex, terwujudnya iklim demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada integritas calon pemimpin maupun anggota dewan, melainkan juga masyarakat harus turut menjadi pemilih yang berintegritas.

“Kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apa pun,” ujar Alex.***