RILISID, Jakarta — Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mendatangi Bareskrim Polri, dalam rangka mau melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, dalam perjalanan menuju Bareskrim, dirinya dilarang oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Tadi saya di jalan menelepon Ketua Umum bahwa saya akan melakukan pelaporan. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan. Saya nih sebenarnya udah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketua Umum untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," ujar Sahroni di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Selain Surya Paloh, lanjut Sahroni, dirinya juga dilarang oleh Anies Baswedan. Anies justru mengajak untuk fokus ke depan melakukan rangkaian strategi pemenangan.

"Nih sebenarnya sudah siap melaporkan tapi tadi perintah Ketum untuk tidak boleh melaporkan. Kebetulan tadi Pak Anies juga WA (WhatsApp) saya untuk meminta juga hal yang sama. Pak Anies pengen fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan strategi pemenangan capres 2024," kata Sahroni.

Sahroni menjelaskan soal apa yang hendak dilaporkannya. Laporan itu terkait ucapan SBY yang menurutnya menyebutkan bahwa Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dideklarasikan sebagai capres-cawapres pada awal September.

Sahroni menegaskan, tak pernah ada kesepakatan soal itu saat pertemuan di rumah SBY di Cikeas pada 25 Agustus 2023. Dia mengaku mengikuti langsung pertemuan itu.

"Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan enggak ada, tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu (saat ikut Anies bertemu SBY) adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres 2004," ujar Sahroni.

Sebagai informasi, hubungan antara Demokrat dan NasDem memanas usai posisi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan jatuh kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Demokrat kemudian menggelar rapat darurat yang dipimpin oleh SBY.

Hasilnya, Demokrat memutuskan mencabut dukungannya terhadap Anies sebagai calon presiden, dan memutuskan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). (*)