Hal itu disampaikan oleh Anggota tim 8 pemenangan Anies Baswedan utusan Demokrat, Iftitah Sulaiman dalam rapat darurat membahas sikap Demokrat terkait penunjukkan Cak Imin sebagai pendamping Anies di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol," kata Iftitah.

Semula Iftitah menyinggung enam butir isi piagam koalisi. Ia mengatakan, piagam itu pertama sepakat dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kedua, sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

"Ketiga, capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan," ucap Iftitah.

Kemudian, kata dia, dalam waktu yang tidak terlalu lama pasangan capres-cawapres dideklarasikan. Namun, pada poin kelima, piagam itu menyatakan bahwa Anies memiliki keleluasaan untuk memperluas dukungan politik.

"Enam untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat yang koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan," kata Iftitah.

Lebih lanjut, ia mengatakan Anies dan ketiga pimpinan parpol koalisi ini juga telah sepakat untuk menunjuk AHY sebagai cawapres.

Anies, kata dia, juga menyampaikan alasan memilih AHY karena memenuhi seluruh kriteria yang ditentukan dalam piagam Koalisi Perubahan.

"Selain itu capres Anies menilai AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya meskipun partainya sendiri terancam diambil alih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung," kata Iftitah.

Menurutnya, Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0 yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Adapun pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik

"Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan serta makin merosotnya elektabilitas capres Anies maka setelah penetapan cawapres jajaran koalisi utamanya PKS, Partai Demokrat, dan tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung," tutur dia.

Ia mengatakan, atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan capres Anies dan tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud diduga kuat tidak terlaksananya deklarasi itu karena capres Anies lebih patuh kepada Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Menurutnya, ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan atau equality dalam koalisi.

"Tim 8 bersepakat berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini maka waktu menjadi hal yang esensial," kata dia.

Ia mengatakan, terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri.

Adapun penetapan waktu deklarasi ini Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8, sedangkan SBY dan Salim Segaf saling tegak bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi.

"Pada pertemuan capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023," katanya

Konon, kata dia, Anies dan Tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan lagi untuk menunda waktu deklarasi karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah menentukan cawapresnya. Bahkan Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum AHY pada 25 Agustus 2023.

"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar bersedia untuk menjadi cawapresnya," tuturnya.

Namun demikian, lanjut dia, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan pada Selasa malam (29/8/2023). Sebab, kata dia, di Nasdem Tower secara sepihak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Cak Imin sebagai cawapres Anies

"Tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS malam itu juga capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu sehari kemudian 30 Agustus 2023," pungkas Iftitah.