Jakarta, CNBC Indonesia - Antisipasi dan rumor makin berkembang mengenai potensi normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel, yang merupakan dua sekutu terpenting Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah yang ikatannya tidak pernah terjalin secara formal.

Laporan Wall Street Journal (WSJ) pada Selasa lalu menyebut Riyadh menawarkan untuk memulai kembali pendanaannya kepada Otoritas Palestina agar mendapatkan dukungan pemimpinnya Mahmoud Abbas untuk hubungan terbuka dengan Israel.

Kesepakatan antara Israel dan Arab Saudi secara dramatis dapat mengubah geopolitik Timur Tengah. Namun, hambatan besar masih menghadang proses normalisasi pemerintahan, yang merupakan tujuan utama kebijakan luar negeri pemerintahan AS Joe Biden.

-

-

Salah satunya adalah masalah kenegaraan Palestina, dan yang lainnya adalah serangkaian tuntutan Arab Saudi terhadap AS, termasuk tuntutan jaminan keamanan AS dan dukungan terhadap program nuklir sipilnya sendiri.

Sementara Israel, yang saat ini dipimpin oleh pemerintahan paling sayap kanan dalam sejarahnya, kemungkinan besar tidak ingin memenuhi tuntutan Saudi untuk memberikan konsesi kepada Palestina.

"Saya pikir pada akhirnya terdapat banyak momentum dari pemerintahan Biden untuk mendorong normalisasi ke depan, namun ada tantangan yang sangat jelas yang tidak akan mudah untuk dijembatani," kata Sanam Vakil, direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, seperti dikutip CNBC International, Jumat (1/9/2023).

"Jika sesuatu ingin berkembang, kemungkinan besar hal tersebut memerlukan diskusi yang lebih luas mengenai Palestina, dan dalam kondisi Israel saat ini, saya pikir hal tersebut mustahil untuk dicapai," katanya.

Lebih lanjut, Vakil mengatakan, terlepas dari apakah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) merasakan keyakinan pribadi untuk terus mengajukan tuntutan kepada Israel atas nama Palestina, persepsi atas upayanya di jalan Arab penting bagi kepemimpinannya.

"Konsesi terhadap Palestina juga penting bagi Mohammed bin Salman, yang kepemimpinannya tidak hanya didasarkan pada transformasi Arab Saudi, namun juga memiliki pengaruh regional dan internasional yang lebih luas," katanya.

"Meninggalkan perjuangan Palestina sepenuhnya tidak akan berjalan baik di kawasan ini, dan ia mempunyai konstituen yang lebih luas untuk dipikirkan."

Arab Saudi adalah rumah bagi situs paling suci umat Islam, Mekah dan Madinah, sehingga menjadikannya peran penting di dunia Muslim di mana kenegaraan Palestina sangat diperhatikan.

Sementara itu, Pemerintahan Israel saat ini yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu tidak berniat memberikan konsesi besar kepada Palestina; Netanyahu pada awal bulan Agustus mengatakan kepada Bloomberg TV bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukannya terhadap orang-orang Palestina menurutnya memang harus dilakukan.

PBB sendiri mengklasifikasikan Israel sebagai negara penjajah atas wilayah Palestina, yang pendudukannya dan aneksasinya setelah Perang Enam Hari tahun 1967 tetap melanggar hukum internasional.

Arab Saudi menginginkan janji militer

Tantangan besar lainnya adalah tuntutan Arab Saudi terhadap Washington. Riyadh menginginkan jaminan keamanan dari AS dalam menghadapi potensi ancaman atau serangan, dan juga menginginkan lebih banyak akses terhadap senjata canggih AS serta bantuan program nuklir sipil.

Tuntutan tersebut kemungkinan besar akan mendapat penolakan dari banyak anggota Kongres, terutama dari Partai Demokrat sayap kiri progresif dan Partai Republik sayap kanan yang keduanya menginginkan lebih sedikit keterlibatan Amerika dalam urusan luar negeri.

Namun bahkan jika jaminan keamanan dan tuntutan akses senjata yang lebih canggih terpenuhi, dukungan AS terhadap program nuklir Saudi kemungkinan akan lebih menantang.

Saudi tidak mau harus mematuhi perjanjian Pasal 123 pemerintah AS, yang sering disebut sebagai standar emas kemitraan nuklir sipil. Washington telah memiliki perjanjian serupa dengan Uni Emirat Arab (UEA) yang meluncurkan program energi nuklir pertama di dunia Arab pada tahun 2020. Perjanjian 123 mencegah negara-negara mengembangkan teknologi penggunaan ganda dengan melarang pengayaan uranium dan pemrosesan ulang bahan bakar.

Saudi telah menjelaskan bahwa ini bukanlah perjanjian yang mereka inginkan. Hal ini juga mengkhawatirkan banyak anggota parlemen dan pakar non-proliferasi, terutama mengingat peran Arab Saudi dalam perang Yaman, yang kini memasuki tahun kedelapan.

Kesepakatan mengenai hal ini juga diperumit oleh fakta bahwa Arab Saudi memiliki persediaan uranium alami dan bermaksud untuk menambangnya sendiri.

[-]

-

Jejak Langkah Pasang Surut 'Kisah Cinta' AS & Arab Saudi
(luc/luc)