Cerita lain disampaikan oleh Marisa Dewi warga Wonorejo, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Beberapa tahun lalu paska menikah dan berpindah dari Jakarta ke Kalimantan dia disarankan Hartanti, seorang mantri di desanya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. 

Waktu itu, Marisa diyakinkan untuk berjaga-jaga proses persalinan nanti karena biaya yang tidak murah. Bahkan Hartanti juga membantu proses keanggotaan. Tak pikir panjang, Marisa langsung menyerahkan KTP dan KK kepada mantri tersebut.

"Waktu itu langsung ngasih KTP dan KK doang. Soalnya kata mantrinya aktif kartu BPJS butuh beberapa hari enggak bisa dadakan," kata Marisa kepada Liputan6.com.

Setahun kemudian benar saja, BPJS Kesehatan yang dimilikinya membantu proses persalinan dia di RSUD Lamandau. Saat itu, Marisa harus dilarikan ke RS yang ditempuh selama satu jam karena kehamilannya sudah melewati tanggal prediksi. 

"Waktu itu ditanyain sama pihak RS mau pakai pembayaran apa, mandiri atau BPJS. Iya, kami sudah mendaftar, jadi sangat terbantulah," pungkas Marisa.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan optimistis BPJS Kesehatan akan semakin baik asal masih sesuai dengan aturan Undang-Undang (UU) yang ada. Dia mengakui saat ini perbaikan terus dilakukan.

"Tinggal memperbaiki, memang belum sempurna, masih banyak masalah-masalah, tetapi sudah jauh sekali menjadi lebih baik. Bahkan, kita diakui oleh namanya ISSA, International Social Security Association, yang kantor pusatnya itu di Jenewa. BPJS Indonesia itu diberikan penghargaan sebagai Good Practice Award nomor satu se-Asia Pasifik," kata Ghufron kepada Liputan6.com beberapa waktu lalu.

Dia menyebut jumlah peserta BPJS Kesehatan terus bertambah. Data sampai Maret 2023 mencapai 253,1 juta.

"Di Jerman sebagai contoh atau di katakanlah Belgia itu sekitar 100 tahun lebih. Untuk bisa mencapai BPJS ini belum 10 tahun, baru mau 10 tahun itu sudah mencapai 253,1 juta peserta," jelasnya.