Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yakni membolehkan kegiatan kampanye di lembaga pendidikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Menanggapi hal itu, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan tidak boleh ada atribut apapun yang berkaitan dengan kampanye di lingkungan instansi pendidikan, termasuk pendidikan berbasis agama yang berada di bawah bimbingan Kementerian Agama (Kemenag) RI. 

"Satu hal yang tidak boleh dicantumkan adalah tidak boleh ada atribut-atribut tertentu," kata Yaqut dikutip dari Antara.

Terkait putusan MK, Menag Yaqut mengatakan dirinya telah mengamanahi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) untuk memberikan arahan kepada lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Ditjen tersebut.

Menurutnya, tidak semua satuan pendidikan dapat dijadikan tempat kampanye. Adapun dirinya hanya meyakini jika di kemudian hari terjadi kampanye di lingkungan lembaga pendidikan, itu hanya terjadi di tingkat perguruan tinggi. 

"Kita sudah minta supaya dikaji untuk kita buat aturannya, do' and don't nya itu, jadi mana yang boleh dan nggak-nya kita buat," ujarnya.

Menag Yaqut memperbolehkan adanya diskusi dan dialog yang dilakukan di lingkungan instansi pendidikan sebagai bagian dari pendidikan politik.

"Jadi sabar, kita akan sikapi itu, yang jelas sudah saya sampaikan ke Dirjen Pendis kalau aturan itu dibuat," kata Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Baca Juga: Telah Diresmikan, Setidaknya Berikut 4 Polemik Terkait Kebijakan EUDR

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.