Aktivitas di Bandara Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). (Foto: Istimewa)

KWAS menolak perubahan nama Bandara Sorowako menjadi Bandara Andalan Datuk Patimang. Pergantian ini dianggap tindakan egois yang merusak identitas lokal dan melanggar regulasi. KWAS juga mengkritik penggunaan kata "Andalan" dalam nama baru yang dianggap terkait tujuan politik dan tidak mewakili ciri khas masyarakat Sorowako.

RAKYATKU.COM, SOROWAKO - Kerukunan Wawainia Asli Sorowako (KWAS) tegas menolak perubahan nama Bandara Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), menjadi Bandara Andalan Datuk Patimang. Pergantian nama dinilai egoistis dan hilangkan unsur kearifan lokal.

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mengagendakan perubahan nama Bandara Sorowako menjadi Bandara Andalan Datuk Patimang yang seremoninya akan berlangsung, Jumat (1/9/2023) nanti.

Ini mengemuka setelah beredar surat dengan kop Sekretariat Daerah (Setda) Pemprov Sulsel tertanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, atas nama Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Isinya termaktub perihal agenda peresmian Bandara Andalan Datuk Patimang di Sorowako.

Baca Juga : Satu Tahun Perjuangan Gubernur Andalan Alihkan Bandara Sorowako Jadi Milik Pemprov Sulsel

Perubahan nama Bandara Sorowako itu kemudian memantik penolakan dari berbagai kalangan di Luwu Timur. Hal ini lantaran dilakukan secara sepihak Pemprov Sulsel dan mengabaikan regulasi yang tertuang dalam beleid Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 39/2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

Pada beleid itu terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menetapkan atau mengubah nama bandar udara di tanah air.

Secara spesifik ada 12 syarat utama untuk mengajukan nama bandara ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tak hanya persetujuan dari gubernur, tetapi juga harus ada surat persetujuan berbagai pihak, seperti legislatif provinsi/kabupaten/kota, bupati/wali kota, hingga wajib melampirkan surat pernyataan tidak adanya keberatan dari masyarakat atas perubahan nama bandara.

Baca Juga : Gubernur Sulsel: PT Vale Bisa Jadi Contoh Sistem Pertambangan Nasional

Ketua Kerukunan Wawainia Asli Sorowako (KWAS), Andi Baso Makmur, tegas menolak keputusan ini. Ia mencurigai ada ego tersendiri dalam pemberian nama baru ini yang mengarah ke tujuan politik, seperti penyematan kata "Andalan" yang merupakan slogan politik Gubernur Sulsel saat ini.

"Harusnya Pemprov Sulsel bijaksana memberikan nama bandara ini. Nama yang diusulkan tidak memperlihatkan kearifan lokal. Ini keinginannya sendiri Pak Gubernur, makanya kami tolak," ujar Baso, Selasa (29/8/2023).

Ia menyarankan Pemprov Sulsel melibatkan masyarakat Sorowako dalam pemberian nama bandara dan tidak menghilangkan identitas asli daerah. "Kan, sudah ada sebenarnya usulan sebelumnya dari Bupati Luwu Timur (Budiman), seperti penyematan nama Batara Guru Sorowako atau Matano Sorowako. Jika itu yang digunakan, kan, artinya kearifan lokalnya tidak hilang, masih ada nama Sorowako," paparnya.

Baca Juga : PT Vale Hibahkan Bandara Sorowako ke Pemprov Sulsel

Ia menambahkan, jika Pemprov Sulsel tetap meresmikan nama baru untuk bandara tersebut pada 1 September 2023 mendatang, maka pihaknya dan semua elemen masyarakat Sorowako akan melakukan pembentangan spanduk penolakan di sepanjang bandara.

Anggota DPRD Sulsel, Andi Hatta Marakarma, mengungkapkan nama Datuk Patimang adalah tokoh masyarakat dari daerah Malangke di Luwu Utara, bukan dari Sorowako, Luwu Timur. Makanya, nama tersebut dirasa kurang tepat.

Selain itu, penyematan nama "Andalan" juga tampak tidak elok karena berkaitan erat dengan slogan politik atau kepemimpinan tertentu di Sulsel, tidak menggambarkan ciri khas masyarakat Sorowako.

Baca Juga : PT Vale Hibahkan Bandara Sorowako ke Pemprov Sulsel

"Kita menghargai Pemprov, tapi itu bandara sudah dari dulu ada sejarahnya, jauh sebelum Andalan memimpin. Jadi, mestinya harus ada ciri khas daerah situ, jangan seakan menjadi sebuah klaim atas pencapaian seseorang," ungkapnya.

Ia menyarankan Pemprov Sulsel sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu pemberian nama tersebut. Harus ada diskusi dan meminta masukan dari masyarakat setempat jika ingin mengubah namanya.

"Saya kira itu perlu diberi tahu warga juga terlebih dahulu karena nama Bandara Andalan Datuk Patimang kurang tepat, saya kurang sependapat," tuturnya.