Jember (beritajatim.com) – Kinerja aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapat sorotan dari kalangan partai politik dan parlemen. Mereka dianggap gagal melaksanakan kebijakan Bupati Hendy Siswanto.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Jember Ayub Junaidi mengatakan, sinergi, kolaborasi, dan akselerasi selama kepemimpinan Bupati Hendy masih belum berjalan maksimal. “Kami melihat sinergi, akselerasi, kolaborasi yang selalu didengungkan Pemkab Jember sebagai visi dan misi masih jauh panggang dari api,” katanya.

Menurut Ayub, masih banyak kebijakan bupati yang tidak berjalan baik pada tataran teknis. “Ini ada apa? Apakah ada mata rantai yang putus, atau tataran pelaksanan tidak paham dengan apa yang diinginkan bupati? Ini mengakibatkan dalam rentang waktu beberapa bulan ini, visi dan misi yang diinginkan bupati tak berjalan semestinya,” katanya.

Ayub mencontohkan sejumlah kejadian terkait pemerintahan Jember yang viral sebagai bukti tidak berjalannya komunikasi di tubuh birokrasi. “Seharusnya para pejabat, baik eselon 2, 3, dan 4, dengan peraturan bupati yang membuat mereka mendapat tunjangan sangat besar hari ini, bisa melaksanakan pemikiran-pemikiran besar bupati dengan baik. Rakyat Jember menagih itu,” katanya.

PKB meminta Bupati Hendy bergerak cepat untuk menata birokrasi secepatnya. “Tidak bisa kesuksesan membangun dilakukan seorang diri. Dalam satu orkestera, tidak mungkin pemain biola hebat sendiri. Semua harus selaras. Tidak ada alunan musik yang enak didengar jika tidak ada kerjasama yang baik antarbagian,” kata Ayub.

PKB mengingatkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 adalah titik awal fondasi kinerja Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman. “Serelah APBD 2022 disahkan, tidak bisa lagi Bupati Hendy berdalih ada warisan masa lalu jika ada kegagalan atau persoalan. Dia start sekarang. Hari ini start fondasi dia,” kata Ayub.

Keprihatinan serupa disuarakan juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mangku Budi Heri Wibowo. “Kami prihatin dukungan kami dan masyarakat belum dapat diwujudkan bupati dengan maksimal, dilihat dari besaran serapan anggaran pada 2021 dan potensi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) besar yang membayangi. Realisasi pembangunan belum mampu digeber dengan maksimal, administrasi serta keuangan terkait program yang sudah terlaksana banyak yang belum selesai,” katanya, dalam Sidang Paripurna Pandangan Umum terhadap Nota Pengantar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember 2022, di gedung DPRD Jember, Selasa (9/11/2021).

PKS mewajibkan sinergi dan kolaborasi bupati dan aparatur daerah ditingkatkan untuk mencapai akselerasi. “Bupati harus tegas dan mengambil langkah terhadap dinas-dinas yang pada 2021 belum berjalan maksimal,” kata Mangku.

Mangku mengingatkan bupati agar tidak menunda-nunda lagi penetapan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat daerah lain secara definitif. “Kepemimpinan pelaksana tugas di segala aspek telah terbukti kurang baik bagi pembangunan di Jember,” katanya.

Juru bicara Fraksi Pandekar Try Sandi Apriana mendesak bupati agar tegas menerapkan pemberian penghargaan dan sanksi sebagai alat ukur terhadao kinerja aparatur pemda. “Sehingga tercipta iklim kerja yang kompetitif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai target dan sasarannya,” katanya.

“OPD tidak boleh terkotak-kotak. OPD harus harus saling bahu membahu, tidak mementingkan egonya sendiri, melainkan harus kerjasama satu komando, merealisasikan program prioritas pembangunan, utamanya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi,” kata Ardi Pujo Prabowo, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya.

Ardi menekankan, OPD harus mampu mengartikan niat, impian dan cita-cita bupati dan wakil bupati, sebagaimana yang tertuang dalam visi dan misi. “Antar OPD misalnya, Dinas Tenaga Kerja yang menyiapkan sumber daya manusia melalui sejumlah program pelatihan, Dinas Koperasi yang menguatkan kelembagaan usaha mikro kecil menengah, Dinas Perindustrian Perdagangan yang menyiapkan kebutuhan peralatan, Dinas pariwisata yang mengemasnya menjadi daya tarik. Semua pelayanan menjadi satu pintu, seperti yang dilakukan kabupaten tetangga sebelah. Maka, geliat ekonomi rakyat Jember, insya Allah akan kembali bangkit,” katanya.

“Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang akan berlangsung di Jember, selain bisa menjadi momentum kebangkitan olahraga, jika semua OPD bisa menyambutnya dengan kerjasama yang baik, kita yakin akan mendongkrak ekonomi dan sektor-sektor lainnya,” kata Ardi.

Bupati Hendy Siswanto memuji masukan-masukan tersebut. “Tidak ada alasan lagi persoalan pada 2022 nanti dikaitkan dengan persoalan yang lama, saya sangat sepakat. Saya juga berterima kasih teman-teman legislatif yang sudah mengingatkan kami tentang birokrasi. Diperlukan ketegasan lagi dalam mengelola birokrasi, sehingga kecepatan (kinerja) bisa terukur untuk pencapaiannya,” katanya. [wir/suf]