Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy membuka acara diskusi Forum Jakarta Plurilateral Dialogue (JDP) 2023. Dalam sambutannya, Muhadjir mewanti-wanti agar toleransi tetap dijaga dalam kebebasan berpendapat agar tak memicu perpecahan.

"Kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan menjadi kebencian atau penghinaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu, ras tertentu, etnis tertentu, atau apapun yang sifatnya beda," kata Muhadjir saat membuka JDP 2023 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

"Jika tidak diwaspadai, pesatnya perkembangan dunia digital semakin mempercepat dan memperluas intoleransi yang berpotensi menyulut perpecahan di dalam masyarakat," sambungnya.

-

-

Muhadjir mengatakan JDP 2023 sangat tepat digelar untuk menjawab permasalahan intoleransi yang tengah terjadi. Muhadjir menekankan tiga hal untuk dibahas dalam dialog tersebut. Poin pertama, kata Muhadjir, budaya toleransi merupakan kunci bagi kemajuan dunia.

"Pertama, kita perlu memperkuat budaya toleransi untuk menjaga kebinekaan masyarakat. Hal ini merupakan kunci bagi kemajuan dunia. Penghormatan terhadap perbedaan akan menjadi modalitas kokoh, tangguh, dan bermartabat untuk berkarya, inovatif, dan produktif," tuturnya.

"Budaya toleransi yang kuat menjadi bagian tak terpisahkan dari kemajuan di berbagai bidang termasuk ekonomi sosial politik dan budaya," lanjutnya.

Poin selanjutnya, Muhadjir menekankan budaya toleransi dibangun atas kerja kolektif semua pihak. Kerja sama itu dilakukan untuk menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran.

"Kedua budaya toleransi dibangun atas kerja sama pemerintah dan semua elemen masyarakat, berbagai inisiatif baik yang lahir melalui kebijakan pemerintah maupun inisiatif dari masyarakat saling melengkapi dan menguatkan posisi Indonesia sebagai negara yang damai dan toleran," ungkapnya.

Terakhir, Muhadjir bicara soal pentingnya kerja sama antarnegara untuk membangun budaya toleransi. Agar nantinya, budaya toleransi semakin kuat di tingkat internasional.

"Ketiga, semua negara perlu bekerja sama secara konstruktif untuk membangun budaya toleransi, berbagai inisiatif dan praktik terbaik perlu disebarluaskan sehingga dapat menjadi sumbangsih menguatkan budaya toleransi di tingkat internasional. Saya pun meyakini bahwa di tingkat internasional masih terdapat banyak inisiatif dan praktik baik yang lain yang dapat kita ambil hikmahnya dan kita pelajari," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi berharap forum JPD 2023 dapat menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait budaya toleransi berbasis agama dari berbagai negara anggota. Salah satu hal yang ditekankan oleh Retno ialah soal batas kebebasan berekspresi.

"Kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan untuk mendiskriminasi dan menyakiti orang lain, karena kebebasan berekspresi tidak dapat dipromosikan pada perluasan kebebasan dari diskriminasi," tuturnya.

Selain itu, Retno juga mendorong dibuatnya kerangka hukum yang jelas untuk memerangi diskriminasi berbasis agama. Menurut Retno, kerangka hukum juga akan berkontribusi dalam memerangi diskriminasi.

"Kedua, menetapkan kerangka hukum yang jelas terhadap diskriminasi berdasarkan agama. ICCPR mengharuskan negara-negara untuk melarang dengan hukum, Saya ulangi, dilarang oleh hukum. Kerangka hukum seperti itu akan mencegah terjadinya tindak kekerasan dan pada akhirnya memerangi diskriminasi," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas membahas soal pentingnya toleransi antarumat beragama. Yaqut mengatakan Indonesia mempunyai pengalaman panjang soal toleransi.

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan eksperimen toleransi terpanjang dan paling intens. Tradisi dan kepercayaan Indonesia mendorong warga negara untuk memahami, mengilustrasikan, dan menerjemahkan perbedaan menjadi fakta yang dapat dimengerti dan diadaptasikan dalam pergaulan sesama warga," ujar Yaqut.

"Kami, Indonesia menyadari betul bahwa tak ada hidup bersama yang tidak plural, tidak ada sejarah yang tidak ditandai dengan kemajemukan. Pluralitas adalah ciri kodrati tata realitas, baik natural maupun kultural. Karena itu penolakan terhadap pluralitas sesungguhnya adalah penyangkalan terhadap realitas," sambungnya.

Agenda JPD 2023 ini diselenggarakan oleh Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada 29-31 Agustus di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Acara ini dilakukan untuk memperkuat implementasi Resolusi 16/18 UNHCR.