PT Pos Indonesia siap mendukung kelancaran distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 agar berjalan lancar dan tepat waktu di seluruh tanah air.

“Pos Indonesia punya pengalaman logistik pemilu sejak 2004, 2009, 2014, 2019, dan sekarang 2024. Dengan semua pengalaman tersebut kita akan improve terutama di teknologi,” kata Faizal R Djoemadi Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) dalam keterangannya yang dikutip Antara, Rabu (15/3/2023).

Menurut dia, perusahaan akan mengintegrasikan teknologi yang dimiliki dengan Silog (Sistem Informasi Logistik), sehingga semua distribusi oleh Pos Indonesia dapat terpantau, ada “tracing” dan “tracking“.

“Ada dashboard realtime yang kita siapkan sehingga terpantau tepat jumlah, tepat waktu. Termasuk saat mengembalikan dari TPS ke tempat penghitungan suara,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, Pos Indonesia juga diperkuat sumber daya yang tersebar hingga pelosok nusantara. Yang mana, saat ini memiliki 4.800 kantor pos yang tersebar di kecamatan se-Indonesia termasuk wilayah 3T (Terpencil, Tertinggal, Terdepan), sehingga bisa sangat dekat dengan TPS (tempat pemungutan suara).

“Jangan bayangkan Indonesia seperti Jakarta atau Pulau Jawa, logistiknya harus diseberangkan lewat laut, sungai, hutan, perkebunan kelapa sawit. Ini menjadi tantangan tersendiri,” kata Faizal.

Terkait pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri, pihaknya optimistis logistik pemilu akan berjalan lancar, mengingat Pos Indonesia memiliki kerja sama dengan 192 Pos di seluruh dunia, 228 negara melalui Union Postale Universal (UPU). Selain itu, biasanya dalam pengiriman kotak suara melibatkan Kedutaan Besar, termasuk mengembalikan surat suara ke Indonesia.

Sementara soal upaya mencegah rusaknya surat suara dalam pendistribusian di wilayah 3T, Faizal menjelaskan untuk wilayah rawan bencana setiap pengiriman logistik ditemani oleh TNI/POLRI, dengan mengikuti prosedur keselamatan yang mereka tetapkan.

“Kami sebagai salah satu Mitra KPU tentu akan mendukung seluruh rencana KPU dalam distribusi logistik ini, termasuk keamanan dan termasuk mungkin juga perlu ada asuransi,” ujarnya.

Adapun Yulianto Sudrajat Komisioner KPU menyebut terkait kondisi cuaca dan tantangan wilayah 3T, pihaknya tengah memproses pemetaan jalur logistik pemilu serta kebutuhan secara keseluruhan.

Seluruh provinsi, kabupaten/kota, lanjutnya, sudah diinstruksikan membuat peta jalur distribusi logistik. Titik tempat pendistribusian dari penyedia jasa hingga ke kabupaten/kota, jalurnya harus tepat mengingat kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau.

“Dengan demikian kami bisa mendistribusikan sesuai prinsip distribusi logistik, yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu,” kata Yulianto. (ant/bil/ipg)