Bahkan, secara diam-diam, beberapa koleganya di DPP PDI Perjuangan turut mengatakan keputusan Budiman sudah benar dan mewakili suara-suara mereka. Selain itu, ia mengklaim mendapat dukungan dari kader-kader PDI Perjuangan di daerah.

"Ada beberapa orang DPP secara individu, nggak perlu saya sebut namanya, ada juga yang DPR mengatakan, ‘Ya langkahmu itu sudah betul, kami nggak mungkin melakukan itu, tapi kamu sudah betul. Tapi karena kamu yang berani ya, ya kamu melakukan itu. Tapi ingat ya segala risiko dan konsekuensinya’. (Saya jawab) oh iya, nggak papa. Sebagian mengatakan begitu," klaim Budiman.

Menurut Budiman, keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden kurang tepat. Baginya, Ganjar seorang politikus populis yang kurang cocok untuk menghadapi tantangan dan permasalahan global ke depan.

"Udah saya olah dengan nalar, dengan common sense dan nurani juga. Pak Ganjar, yang menjadi calon resmi PDIP, adalah pemimpin yang populis. (Sedangkan) Pak Prabowo strategic dan dalam menghadapi seperti ini ya kita butuh kepemilikan strategis. Bahwa kemudian ternyata bukan dari partai saya, it's OK," ucapnya saat ditemui, Rabu (23/8/2023).

Bagi Budiman, keputusan memilih Ganjar keliru. Strategi pemenangan yang dilakukan PDI Perjuangan pada Pilpres 2014 dan 2019 tidak bisa terus diulang. Memanfaatkan tokoh populis tidak lagi cocok digunakan untuk memenangi Pemilu 2024.

"Ya itu, keliru. Mungkin pendekatan populis di 2014 cocok. Nah, kalau kemudian penerusnya (penerus Jokowi) kembali ke populis, ini menurut saya yang rugi Indonesia," ujarnya.

Penunjukan Ganjar Pranowo merupakan hak prerogatif Megawati. Namun Budiman enggan secara langsung menyalahkan Mega atas pilihan tersebut. Walaupun dianggap telah berkhianat terhadap Mega karena mendukung Prabowo, Budiman mengaku lebih mementingkan rasionalitas dibandingkan loyal terhadap PDI Perjuangan.

"Ada di ujungnya yang keliru. Dan saya belum tahu apa. Kenapa tiba-tiba kayak gini," ucapnya.

Belakangan, pada Kamis malam lalu, Budiman akhirnya menerima surat pemecatan dari PDIP. Surat tersebut dikirim ke rumahnya dan diterima oleh putri dan istrinya. Warkat itu difoto dan dikirimkan ke Budiman, yang saat itu sedang menghadiri gelar wicara di salah satu stasiun televisi.

Ketua Departemen Bidang Pemerintahan di DPP PDI Perjuangan Masinton Pasaribu membantah adanya friksi di kalangan internal partainya. Ia menegaskan, untuk saat ini, kader dan pengurus partainya solid dan satu suara untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada 2024.

Menurutnya, para kader boleh berpendapat berbeda-beda. Namun, ketika keputusan politik telah dibuat oleh Ketua Umum, perdebatan itu seharusnya sudah selesai. 

"Fokus pada satu tujuan yang sudah diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Kalau capres, ya Pak Ganjar," ucap rekan Budiman sebagai sesama aktivis 1998 dan pendiri sayap organisasi PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi, ini kepada reporter detikX.

Meski begitu, Masinton enggan menyebut Budiman sebagai pengkhianat. Menurutnya, Budiman melanggar keputusan organisasi dan patut menerima sanksi, tetapi bukan seorang yang membelot secara ideologis.

"Dia tidak berkhianat secara ideologis, tapi melanggar disiplin partai," tutur anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Walaupun demikian, Masinton merasa terkejut atas keputusan Budiman mendukung Prabowo. Ia mengaku tak pernah mendapat kabar dan cerita terkait pertemuan Budiman dengan Prabowo. Terlebih, Budiman mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman (Prabu) di Marina Convention, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023). Jawa Tengah merupakan teritorial penting yang kerap disebut elite PDI Perjuangan sebagai ‘kandang banteng’.