Jakarta, CNBC Indonesia - RAPBN 2024 telah disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan begitu rinci, mulai dari sejumlah proyeksi dan kebijakan pemerintah untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lantas apakah cara pemerintah merencanakan pendapatan dan pengeluaran ini sudah berpihak pada masyarakat khususnya kalangan bawah?

Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto mengatakan ada problem yang besar terutama aspek kemiskinan sampai harus ditargetkan angka-angka tertentu. Jika melihat dari asumsi makro yang dibangun, seharusnya tidak perlu mengejar pertumbuhan yang muluk-muluk, tapi lebih realistis dan harapannya bisa dirasakan oleh banyak orang, terutama wong cilik dan persoalan ketimpangan.

Sementara Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma'ruf menuturkan proporsi pembangunan sebaiknya jangan terjebak dengan jargon politik.

Simak diskusi Syarifah Rahma bersama Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Deputi Bidang Dujak Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, Kepala Badan Kebijakan FiskalKementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Wakil Direktur INDEF Eko Listiyanto dan Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Ma'ruf dalam Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (23/08/2023).