Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wemenkumham) Denny Indrayana mengatakan, Anwar Usman seharusnya mundur dari perkara gugatan Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, khususnya mengenai batasan umur capres dan cawapres yang sedang ditangani MK.

Denny mengingatkan, kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tertuang dalam Peraturan MK 9/2006 telah mengatur prinsip ketidakberpihakan.

Pada butir 5 berbunyi "Hakim konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini".

Pada poin b berbunyi "Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan".

"Maka, meskipun Gibran Jokowi bukan pemohon atau pihak dalam perkara pengujian syarat umur capres-cawapres tersebut, tetapi adalah fakta yang tak terbantahkan, bahwa perkara tersebut berkait langsung dengan kepentingan peluang Gibran Jokowi berpotensi maju sebagai kontestan dalam Pilpres 2024," ujar Denny dalam tulisannya di media sosial X, platform yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, Minggu pagi (27/8).

Apalagi, kata Denny, Presiden Joko Widodo yang merupakan kakak ipar Anwar Usman, telah memberikan keterangan resmi dalam persidangan di MK yang pada intinya tidak menolak permohonan syarat umur diturunkan menjadi 35, dan memberi peluang Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi menjadi cawapres tersebut.

Denny lantas menyinggung soal MK yang mengadukannya ke Kongres Advokat Indonesia karena diduga merusak kehormatan dan kewibawaan Mahkamah melalui tulisannya terkait perkara sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup beberapa waktu lalu.

"Mari kita lihat, bagaimana sembilan hakim konstitusi bersikap atas potensi benturan kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam memeriksa perkara syarat umur capres dan cawapres," kata Denny.

Menurut pandangan Denny, masih ikut sertanya Anwar Usman memeriksa perkara gugatan syarat batas minimal usia capres-cawapres tidak sekadar melanggar Kode Etik Hakim Konstitusi.

"Lebih jauh sikap tidak etis, Ketua MK yang demikian berpotensi lebih merusak kemerdekaan, kehormatan, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi," pungkas Denny.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.