KNews.id – Kondisi Indonesia yang mengalami kemunduran dalam hal penanganan KKN, dinyatakan sebagai dampak dari kesalahan masyarakat salah memilih para pemimpin negara ini. Sebelum, kondisi negara ini semakin buruk, maka masyarakat Indonesia harus berani mengambil langkah memutuskan memilih pemimpin yang memiliki kompetensi yang baik.

Mantan Danjen Marinir, Letjen Marinir (Purn) Suharto menyatakan kesalahan terbesar bangsa ini adalah sembilan tahun yang lalu mengangkat pemimpin negara ini, orang yang tidak jelas ijazahnya.

“Saya terbuka saja. Jadi sekarang kita menanggung akibatnya. Karena presiden, bagaimanapun, Presiden itu tidak bisa coba-coba. Harus orang yang punya kapasitas yang betul,” kata Letjen Suharto saat menemui awak media di kediaman Rizal Ramli, Senin (21/8/2023).

Ia menegaskan bahwa seorang pemimpin negara ini haruslah orang dengan kapasitas mumpuni.

“Pada tahun 1998, itu saya pelaku. Saya melihat hanya dua kekuatan besar saat itu, yaitu kekuatan mahasiswa dan TNI. Dan saat itu, negara tidak baik-baik saja. Tapi negara kita masih bisa dibilang bagus. KKN tidak seperti sekarang. Dengan dirubahnya undang-undang. Itu kan sama saja dengan memperdalam KKN itu,” tuturnya. Ia menyatakan dulu, KKN pun ada. Saat Soeharto meletakkan anaknya sebagai Menteri Sosial saat itu, ada alasannya. Saat itu pun Soeharto menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Hal pertama yang saya komplain, adalah 78 tahun kita merdeka, tak pernah sekalipun menjalankan UUD 1945 secara konsekuen. Contohnya, Partai politik yang ada sekarang, mana legal standing dari rakyatnya. Legal standingnya hanya, mereka kaya, mereka tajir, mereka bisa bangun partai, mereka masuk, mereka bayari semua itu. Sama saja dengan Presiden. Hanya dengan Rp70 juta kali 100 ribu, sudah masuk itu. Tertutup semua kasus korupsi mereka,” tuturnya lagi.

Dengan politik uang tersebut lah, ia menilai konstelasi capres cawapres saat ini, hanya akan memunculkan dua calon saja. Sementara, calon lainnya, yang di matanya mumpuni, tidak dapat naik.

“Dengan uang, mereka bisa mengatur semuanya. Lihat saja korupsi Rp349 triliun, terbuka? No. Kasus lainnya, Food Estate Rp18 triliun, Bukit Algoritma, semua itu hanya biaya untuk Pemilu. Kalau orang mau maju jadi Presiden ngomong tidak punya uang, tidak bisa. Punya Rp70 triliun, maju. Inilah demokrasi kita saat ini, demokrasi yang tidak berangkat dari rakyat,” kata Letjen Suharto lebih lanjut lagi.