RILISID, Jakarta — Presiden Joko Widodo menilai, sistem yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah bagus. Dan, KPK juga rutin melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"Lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT," kata Jokowi di Binjai, Sumatra Utara, Jumat (25/8/2023). 

Kendati demikian, menurut Jokowi, evaluasi dan perbaikan tetap perlu dilakukan di semua lembaga negara, termasuk KPK.

"Mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki, saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi," ujar Jokowi, dikutip dari laman resmi Setkab.go.id.

Sebelumnya, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menginginkan KPK berubah menjadi lembaga yang lebih kuat.

"Ini (KPK) sifatnya hanya komisi, menurut saya memang kurang kuat, jadi harus diubah," kata Megawati di Yogyakarta, Selasa (22/8/2023).

Megawati mulanya mengaku prihatin karena hingga kini masih muncul praktik korupsi yang mencerminkan dekadensi moral di Indonesia.

Ia kemudian menuturkan bahwa KPK didirikan saat dirinya masih menjabat sebagai presiden. Saat itu, Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 Bambang Kesowo mengajukan beleid pembentukan KPK dan meminta Mega Berkenan menandatangani.

Meski demikian, Mega tidak serta merta berkenan menandatangani surat pembentukan lembaga antirasuah itu karena wujudnya komisi yang setara lembaga ad hoc alias tidak permanen.

"Tadinya saya enggak mau teken. Saya bilang kenapa komisi? Itu sifatnya kan ad hoc mas, kenapa enggak ada lain lagi ya yang bisa lebih mantap. Karena ad hoc itu kan suatu saat bisa dibubarkan dan itu Tap MPR," kata Mega. 

Dia mengaku memahami bahwa dasar pembentukan KPK berangkat dari belum optimalnya upaya pemberantasan korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

"Lalu beliau (Bambang Kesowo) mengingatkan saya: 'nanti Ibu kalau enggak teken, Ibu dibilang presiden yang tidak antikorupsi'. Wah betul juga, ya wis saya teken saja," katanya.

Mega berharap apa yang disampaikan tersebut tidak disalahartikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya KPK. (*)